Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Jangan Curi Lagi Uang Negara

Sabtu, 24 Desember 2022 07:07 WIB
KIKI ISWARA DARMAYANA
KIKI ISWARA DARMAYANA

RM.id  Rakyat Merdeka - Ternyata masih ada oknum pimp­inan DPRD yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK (Komisi Pem­berantasan Korupsi). Ternyata masih ada oknum pimpinan DPRD yang tega mencuri uang rakyat. Menyedihkan, sekaligus menyebalkan.

Terakhir yang kena OTT KPK, salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur. Oknum pimpinan DPRD ini ditangkap terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Menyakitkan memang. Bukan hanya uang proyek, dana hibah untuk kelompok masyarakat bawah pun dicuri. Tega sekali oknum pejabat daerah ini.

Baca juga : Daerah Jangan Persulit Investor

Sepuluh tahun terakhir ini puluhan kepala daerah dan pimpinan DPRD kena OTT KPK. Sebagian besar karena pencurian APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan jual beli jabatan kepala dinas. Anehnya, meski sudah banyak yang kena OTT, masih ada saja oknum pejabat daerah yang nekat main-main dengan APBD.

Padahal APBD itu selama ini jadi mesin penggerak roda perekonomian daerah. Kalau APBD-nya dicuri atau dimainkan, perekomonian daerah akan terganggu.

Oleh karena itu, kita sedih dan pri­hatin, dalam kondisi ekonomi yang belum pulih betul, masih ada oknum pejabat daerah yang tega mencuri uang negara dan uang rakyat.

Baca juga : Hati-hati Soal Pangan

Ke depan ini, kita berharap, penga­wasan terhadap penggunaan APBD diperketat. Kalau perlu KPK mener­junkan tim khusus ke daerah-daerah yang oknum pejabatnya masih suka memainkan APBD.

Kita juga berharap, oknum pejabat daerah, yang main APBD, menjual jabatan atau mencuri dana hibah dihukum seberat-beratnya. Ini penting, untuk menimbulkan efek jera.

Ke depan, dalam menetapkan APBD, tak boleh ada lagi, pejabat eksekutif yang main mata dengan pimpinan DPRD. Apalagi kemudian diatur-atur atau dimainkan para calo anggaran yang selalu muncul menjelang ketok palu APBD.

Baca juga : Cepat Banjiri Pasar Dengan Sembako

Supaya APBD tidak dicuri lagi oleh oknum pejabat nakal, KPK dan aparat pemberantas korupsi harus tu­run ke lapangan mengawasi proyek-proyek pemerintah daerah yang dikerjakan para kontraktor, sekaligus mengawasi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.