Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Pengembang apartemen itu seperti ahli nujum. Bisa membaca masa depan. Baru sehari ibukota negara diumumkan pindah ke Kalimantan, iklan apartemennya langsung muncul. Viral. Iklan tersebut menawarkan hunian mewah.
Hanya 20 menit menuju ibu kota. “Investasi terbaik di Ibukota Negara baru di Kalimantan Timur,” tulis iklan tersebut. Harganya 700 jutaan. Pakai “an”.
Seperti biasa, iklan properti selalu mencantumkan harga naik tanggal sekian, biasanya tidak sampai seminggu dari iklan tersebut. properti ini pun, sama.
Kabarnya, harganya naik 5 persen mulai 1 September 2019. Orang-orang marketing memuji iklan ini. Cerdas. Seperti menunggang angin. Pintar memanfaatkan peluang.
Namun, seperti biasa, dalam hidup selalu ada pro kontra. Yang “curiga” juga ada. “Jangan-jangan infonya sudah bocor duluan”. Atau, “Mungkinkah ada permainan orang-orang besar di atas sana”.
Macam-macam. Biasa. Pro-kontra. Sesuai ke pentingan dan pilihan masing-masing. Apa pun itu, pengusaha Indonesia memang hebat. Visinya jauh. Penciumannya tajam.
Seolah-olah bisa menyesuaikan dengan program pemerintah. Tahu dimana posisi cuan. Wajarlah. Karena pengusaha pasti mencari untung. Dengan segala macam cara. Masa cari rugi. Yang jadi masalah, kalau ada “permainan” yang merugikan negara. Merugikan rakyat. Ada unsur kong kalikong.
Merusak atau tidak memperhatikan lingkungan, sosial, ekonomi serta adat budaya setempat. Mengabaikan aspirasi rakyat Indonesia. Ini masalah. Apalagi kalau melangar hukum. Hukum negara atau hukum adat. Bisa panjang ceritanya.
Baca juga : Mengawasi Pengawas
Untuk anggaran misalnya. Pindah ibukota biayanya Rp 466 triliun. Ini dana yang sangat besar. Kita berharap tidak ada yang bocor. Jangan sampai. Tapi kalau bocor, tarohlah pahitnya seki tar 30 persen: hampir 140 triliun. Atau 20 persen: 90 triliun. Sangat besar. Ambil contoh.
Tahun ini Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan 7 rumah susun baru untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Anggarannya, 709,94 miliar. Untuk 7 rusunawa.
Dengan 140 triliun atau 90 triliun, berapa rusunawa yang bisa dibangun. Itu bisa menertibkan seluruh bantaran kali di Jakarta. Semoga semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada kebocoran.
Semua pihak diajak bicara. Semuanya beres. Dari segala aspek. Karena, kalau ada yang tidak beres, Presiden baru nanti (2024) bisa punya kebijakan lain: Ayo, kita pindah dari Kalimantan, balik lagi ke Hatimantan, Jakarta.
Baca juga : Mencari Jaksa Agung
Sehari setelah diumumkan pindah lagi ke Hatimantan, sudah muncul iklan properti: Dijual, bekas kantor kementerian A. Harga mulai 700 miliaran. Biasa, pakai “an”. Lokasi hanya 2 menit dari ibukota.
Properti tersebut dijual pihak swasta. Dulunya dia beli dari pemerintah dengan harga jauh di bawah 700 M. Cuannya luar biasa. Itu cuma berandai-andai.
Karena, sekali lagi, kita menginginkan semuanya berjalan lancar dan cepat, seperti kereta MRT dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. ***
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
