Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Rencana pembatasan BBM bersubsidi sepertinya kembali batal terwujud. Sampai saat ini, tak ada tanda-tanda Presiden Jokowi bakal menerapkan kebijakan tersebut. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan dilantik 20 Oktober nanti, kemungkinan juga tidak akan menerapkan kebijakan ini buru-buru.
Pembatasan BBM subsidi ini rencananya akan diterapkan mulai 1 Oktober lalu. Persiapan pembatasan itu sebenarnya sudah cukup matang. Berbagai sosialisasi sudah dilakukan Pemerintah. Kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi sudah mulai didata. Namun, rencana ini kembali mundur, seperti yang sudah-sudah.
Sebelum ini, kebijakan pembatasan BBM subsidi juga sempat mencuat di masa awal-awal pandemi Covid-19. Namun, resistensi terhadap rencana ini sangat besar. Pemerintah pun menunda rencana itu. Terlebih, saat pandemi, tanpa dibatasi pun, penggunaan BBM di masyarakat berkurang drastis karena ada lockdown dan work from home.
Baca juga : Menunggu Telepon Presiden
Setelah pandemi berlalu, konsumsi BBM subsidi kembali melonjak. APBN pun terancam jebol. Sebab, harga minyak dunia konsisten tinggi di tengah memanaskan politik di Timur Tengah. Nilai tukar dolar AS juga terus melambang, membuat beban APBN semakin berat.
Dari sisi lingkungan, melonjaknya penggunaan BBM bersubsidi ini juga sangat merugikan. Agustus tahun lalu, Jakarta diselimuti kabut polusi, yang salah satunya disumbang oleh asap kendaraan bermotor. Suhu di kota-kota besar terasa semakin panas akibat banyaknya penggunaan BBM dengan nilai oktan rendah tersebut.
Namun, membatasi BBM bersubsidi tidaklah mudah. Sebab, kebijakan ini tidak populis. Jika Presiden Jokowi melakukan pembatasan saat ini, bisa-bisa tingkat kepuasan publik terhadapnya menurun. Hal ini bisa mengurangi nilai legacy dari Jokowi, yang sudah cukup bagus dengan berbagai pembangunan infrastruktur dan pemberian bansos yang dilakukannya.
Baca juga : Tunjangan Perumahan Vs Tapera
Karena kebijakan ini tidak populis, kemungkinan Prabowo-Gibran juga tidak akan menerapkannya cepat-cepat. Sebab, di masa-masa awal pemerintahan, Prabowo-Gibran tentu ingin situasi yang kondusif. Pembatasan BBM bersubsidi bisa menimbulkan gejolak, bahkan mungkin demonstrasi besar.
Melihat dampak tadi, baik dari sisi ekonomi maupun sisi lingkungan, pembatasan BBM bersubsidi sudah sewajarnya segera dilakukan. Apalagi, selama ini banyak orang kaya, dengan kendaraan mewah, ikut menikmati BBM subsidi. Sebagian mereka seperti tak malu mengisi kendaraan mahalnya dengan pertalite atau solar.
Selain itu, sebagian masyarakat kita juga amat boros dalam menggunakan BBM. Contohnya, untuk ke warung yang jaraknya 500 meter saja, ada yang menggunakan sepeda motor. Untuk mengantar anak sekolah yang jaraknya 1 kilometer, juga menggunakan sepeda motor. Lalu, banyak masyarakat kita yang tidur berjam-jam di dalam mobil yang terparkir dengan mesin dan AC yang menyala.
Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi, perilaku-perilaku tadi bisa diminimalisir. Pembatasan ini juga bisa mendorong semakin meningkatkan kendaraan listrik di Tanah Air. Jika sukses, hal ini bukan hanya meringankan beban APBN, tapi juga membuat udara menjadi lebih bersih.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
