Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Ini terjadi di Inggris dan Australia, pekan lalu. Ini terkait pertanggungjawaban, yang bagi pejabat Indonesia bisa dianggap “lebai” karena “cuma begitu saja”.
Kasus pertama, menimpa Menteri Transportasi dari negara bagian New South Wales, Australia, Jo Haylen. Dia mengundurkan diri dari jabatannya, pekan lalu. Kesalahannya: memakai mobil dan sopir dinas untuk kepentingan pribadi.
Mobil Kia Carnival itu dipakai sejauh 446 km dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam. Mobil tersebut antara lain dipakai untuk mengantar makan siang sang menteri ke restoran. Setelah itu, dipakai untuk mengantar pulang teman-teman Ibu Menteri.
Kasus kedua, terjadi di Inggris. Menteri Kesehatan Inggris dari Partai Buruh, Andrew Gwynne, dicopot dari jabatannya, Minggu (9/2).
Kesalahannya: memberikan komen kontroversial di Grup WA internal. Komen Pak Menteri rupanya bocor ke publik.
Baca juga : Hati-hati “Kuda Mati”
Salah satu komennya: mengharapkan seorang pensiunan yang tidak memilih Partai Buruh dalam pemilu segera meninggal sebelum pemilihan berikutnya.
Saat itu, seorang warga berusia 72 tahun, mengeluhkan soal sampah. Bukannya menanggapi baik-baik, Gwynne justru berkata kasar. “Persetan dengan sampah Anda. Saya terpilih kembali bukan karena suara Anda. Bodo amat dengan Anda,” umpat Gwynne.
Partai Buruh tempat dia bernaung, tidak mau membelanya, tidak mau ketiban sial, apalagi menjelang pemilu. Gwynne langsung dicopot. Bukan mengundurkan diri.
Dua peristiwa tersebut terjadi pekan lalu. Kalau mau dirunut ke belakang, masih banyak kasus pejabat di negara lain yang menurut pejabat Indonesia bisa dikatakan “lebai”.
Inilah yang menjadi problem di Indonesia. Sudah lama negeri ini menganut prinsip “cuma kesalahan begitu saja”. Akibatnya, kesalahan apa pun dianggap wajar.
Baca juga : Menanti “Blusukan Kebijakan”
Bahkan, kasus-kasus yang menyebabkan banyak korban jiwa akibat kesalahan kebijakan atau kurangnya pengawasan, dianggap biasa-biasa saja. Pejabatnya tidak mundur atau dimundurkan. Malah dibela. Dicari segala macam pembenaran.
“Budaya” seperti ini berkembang karena jabatan dinilai sebagai sumber rezeki dan “sumber kemuliaan serta karunia yang datangnya dari atas”. Bukan dari rakyat.
Kalau pun ada prinsip “amanah dan pengabdian untuk rakyat” ada yang memodifikasinya menjadi 50:50, 50 persen pengabdian kepada rakyat, 50 persen untuk diri sendiri.
Presiden Prabowo menegaskan, dia sudah tahu semua akal-akalan pejabat Indonesia. Termasuk dalam memainkan anggaran.
Tidak heran, ketika memeriksa APBN, Presiden mengecek sampai ke lapisan kesembilan. Dari sinilah, antara lain, muncul “efisiensi dan pemangkasan anggaran”.
Baca juga : Bukan Sekadar Ganti “Sopir”
Kita berharap, setelah melakukan efisiensi secara ketat, Presiden Prabowo juga melakukan tindakan yang tak kalah ketatnya terhadap pejabat yang melakukan kesalahan, termasuk korupsi serta pejabat yang tidak cermat membuat kebijakan.
Dengan demikian, kita berharap, prinsip yang menilai kesalahan atau korupsi “cuma begitu saja” pelan-pelan bisa dikikis.
Dan, pada akhirnya, memakai mobil dinas untuk urusan pribadi misalnya, tidak lagi dianggap sebagai hal yang lebai atau “cuma begitu saja”. Apalagi yang jauh lebih strategis dan fatal dibanding kasus mobil dinas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
