TVRI, Buaya, dan Bola

SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Lucu juga mendengar jawaban Dewan Pengawas TVRI mengenai alasan pemecatan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI. Salah satu alasannya “sepele”: gara-gara sepak bola Liga Inggris. Ada juga alasan lain, karena buaya. Juga duit.

TVRI memang punya hak menyiarkan Liga Inggris. Hak ini didapat dari Mola TV. Perusahaan milik Djarum ini memegang hak siar Liga Inggris di Indonesia.

Banyak yang kaget, kok TVRI, bukan yang lain? Di sinilah hebatnya TVRI. Walau hanya menyiarkan sebagian pertandingan, bukan sepuluh pertandingan setiap pekan seperti Mola TV, tapi lumayanlah. Apalagi TVRI juga menyiarkan beberapa big match.

Berhasil menyiarkan Liga Inggris, tak membuat Dewan Pengawas bertepuk tangan. Dewas kurang sreg. Ada yang mengganjal. Maka munculah salah satu alasan itu, Liga Inggris dinilai tak sesuai jati diri bangsa. Ketua Dewan Pengawas  TVRI, Arief Hidayat Thamrin menyampaikan itu saat dengar pendapat dengan DPR, Selasa (21/1).

Baca juga : Politik Gantian, Seperti Sepak Bola

Dewan Pengawas di TVRI (mungkin) tidak sama dengan Dewan Pengawas di tempat lain. Dewas di TVRI, galak. Bisa mecat Dirut.

Selain Liga Inggris, Dewas TVRI juga mempertanyakan pembelian acara Discovery Channel yang menyiarkan kehidupan satwa-satwa liar. “Kita nonton buaya di Afrika, padahal buaya di Indonesia barangkali akan lebih baik,” kata Arief. 

Terdengar sepele. Gara-gara buaya dan bola. Karena lucu, Dewas langsung dihujat, di medsos. “Emang TVRI harus menyiarkan pertandingan tarkam!?”. Ada juga yang satir, “Liga Inggris memang bukan jati diri bangsa, jati diri bangsa kita itu, korupsi!?”.

Tapi rupanya ada juga alasan lain: duit. Menurut Dewas, Helmy tak melaporkan secara detail anggaran untuk membeli siaran Liga Inggris. Tapi menurut Helmy, dia sudah melaporkan ke Dewas.

Baca juga : Taji dan Nyali KPK

Selain itu, kata Dewas, keputusan membeli siaran Liga Inggris berpotensi gagal bayar karena TVRI harus ngutang. Sebaliknya, Helmy yakin, TVRI mampu membayarnya. Hanya “tunda bayar”. Bukan gagal bayar.

Tagihan itu jatuh tempo pada November 2019. Nilainya Rp27 Miliar. Dewas mengaku kaget mendapat surat tagihan tersebut. Apalagi akan ada tagihan berikutnya pada Maret 2020. Nilainya Rp21 Miliar.

Selanjutnya,  pada September 2020, juga ada lagi tagihan sebesar Rp21 miliar. Kata Dewas, totalnya Rp 69 miliar, belum pajak dan biaya-biaya lain.

Melihat kasusnya, ada yang menilai  bahwa ini hanya masalah komunikasi yang tidak jalan. Atau transparansi. Atau, belum ada saling pengertian. Belum ada kesepahaman. Kurang kerjasama, kurang sinergi, atau istilah-istilah semacam itu.

Baca juga : Kabar-Kabar dari KPK

Sinergi? Ya, sinergi, seperti ucapan yang sering kita dengar, “ah, itu sih karena kurang sinergi aja”.

Apakah bola dan buaya bisa bersinergi? Di Indonesia, apa sih yang tidak bisa. Kecuali cicak dan buaya, sering berantem. Sampai berjilid-jilid. Bukankah kita juga sering mendengar sinergi sepak bola dan gajah? Ya, “sepak bola gajah”?(*)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.