Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Setiap tahun di pertengahan Agustus, Presiden berdiri di podium tinggi, ruangan tertib, semua anggota parlemen duduk rapi. Kamera menyorot, mikrofon disetel, naskah disiapkan sempurna. Tapi di balik semua itu, ada kesunyian yang makin terasa: suara rakyat jarang benar-benar hadir dalam pidato kenegaraan. Yang menggelegar hanyalah formalitas.
Pidato Presiden dalam setiap Sidang Tahun MPR/DPR/DPD penuh angka, narasi keberhasilan, dan janji masa depan. Pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur jadi menu utama. Tapi, di luar Gedung MPR/DPR/DPD, rakyat bertanya-tanya: angka-angka itu makan di mana? Mengapa tidak mengenyangkan kami?
Baca juga : Delapan Puluh Tahun
Dalam teori komunikasi politik, pidato kenegaraan idealnya menjadi momentum membangun representative resonance—gema antara suara negara dan kebutuhan warga. Namun, selama ini, yang terasa justru political distancing—jarak antara naskah yang dibacakan dan kenyataan yang hidup. Seperti diungkap Jurgen Habermas dalam The Structural Transformation of the Public Sphere, ketika ruang publik tak lagi menjadi tempat dialog, maka politik berubah menjadi ritual tertutup makna.
Kita tak menyoal etika pidato atau kemampuan retoris Presiden. Yang kita soal adalah substansi. Mengapa selama ini ketimpangan tidak disebut secara eksplisit? Mengapa reformasi agraria, konflik lahan, atau nasib buruh migran luput dari teks resmi negara? Mengapa keberhasilan disebut tanpa menyertakan luka-luka sosial yang nyata? Di sinilah letak kesunyian itu: bukan karena hening, tapi karena kehilangan keberanian menyebut yang tak nyaman.
Bangsa ini tidak kekurangan seremoni. Tapi kita kekurangan kejujuran. Apalagi di usia ke-80 kemerdekaan, publik layak mendengar narasi yang bukan hanya memoles keberhasilan, tetapi juga mengakui kegagalan. Seperti pernah dikatakan Mochtar Lubis, “Negeri ini sering terlalu sopan dalam menyembunyikan boroknya sendiri”. Dan selama itu terjadi, sidang tahunan akan tetap sunyi, meski mikrofon dinyalakan.
Rakyat tak menuntut pidato yang menyenangkan. Mereka ingin naskah yang menyentuh. Yang memberi arah, tapi juga mengakui rintangan. Yang tak hanya bicara tentang proyek negara, tapi juga keresahan warga. Pidato kenegaraan adalah cermin antara kekuasaan dan nurani publik. Dan jika cermin itu dipenuhi kabut pencitraan, maka yang tampak bukan bangsa yang utuh—melainkan bayangan kekuasaan yang tak lengkap.
Hari ini, negara telah berbicara. Besok, rakyat akan menilai. Yang membuat republik bertahan bukan kemegahan podium, tapi keberanian negara untuk mendengar suara paling lirih. Karena di tengah sunyi itulah—politik yang jujur menemukan maknanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
