Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia hari ini tak lagi satu, melainkan terbelah dalam diam. Bukan oleh perbedaan etnis atau agama, tetapi oleh jurang kelas sosial yang makin lebar. Di satu sisi, ada segelintir warga yang menikmati hidup mewah dalam kota-kota vertikal, mobilitas digital, dan akses layanan yang cepat dan bersih. Di sisi lain, mayoritas rakyat masih berjuang di lorong sempit, antre bantuan beras, dan terjebak dalam sistem yang makin menjauh.
Data terbaru BPS (Agustus 2025) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan turun tipis menjadi 9,2 persen, ketimpangan konsumsi justru meningkat. Koefisien Gini naik menjadi 0,405—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini bukan hanya statistik, tapi sinyal retaknya fondasi keadilan sosial. Kita sedang menyaksikan terbentuknya dua Indonesia: yang bisa hidup nyaman dalam sistem, dan yang hidup dalam sistem yang tak peduli padanya.
Baca juga : Janji yang Tertunda
Kelas menengah-atas kini tinggal dalam kompleks tertutup, sekolah di lembaga global, berobat ke luar negeri, dan bekerja dalam ekosistem digital yang tak lagi terhubung dengan realitas warga biasa. Sementara itu, jutaan orang di pinggiran kota, pesisir, dan desa-desa menghadapi harga pangan yang tak stabil, akses pendidikan yang mahal, dan pekerjaan informal yang tanpa jaminan. Dua dunia ini hidup dalam satu republik—tapi tak lagi saling menyapa.
Dalam The Price of Inequality (2012), Joseph Stiglitz menulis bahwa ketimpangan yang dibiarkan menciptakan “ekonomi ganda” yang akhirnya memicu krisis sosial-politik. Ketika kelompok mapan bisa membeli kenyamanan dan keamanan, sementara kelompok bawah hanya bisa mengandalkan kekesalan, maka benih konflik tinggal menunggu percikan. Dan ketika solidaritas hancur, tidak ada lagi rasa senasib.
Pemerintah boleh membanggakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan digital. Tapi pertanyaannya tetap: siapa yang mendapat manfaat paling besar? Ketika harga rumah melonjak tak terjangkau, transportasi publik terbatas, dan subsidi terus menyusut, rakyat makin merasa hidup di negeri yang tak menoleh pada mereka. Tak ada ruang publik yang benar-benar setara. Bahkan trotoar pun kini punya kasta.
Lebih celaka lagi, fragmentasi ini tidak hanya diterima, tapi dijadikan normal. Narasi “yang rajin pasti naik kelas” menutupi struktur yang tidak adil. Seolah-olah kemiskinan adalah kesalahan pribadi, bukan akibat dari sistem yang memberi keistimewaan pada yang sudah punya. Padahal demokrasi tanpa solidaritas hanya akan melahirkan ketegangan—bukan kemajuan.
Baca juga : Delapan Puluh Tahun
Jika republik ini ingin bertahan sebagai rumah bersama, maka jurang ini harus disadari dan dijembatani. Kita butuh kebijakan yang bukan hanya efisien, tapi juga berpihak. Bukan hanya proyek, tapi juga proteksi. Karena bangsa yang tak mampu menyatukan rakyatnya, akan pelan-pelan kehilangan makna sebagai negara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
