Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam sepuluh tahun terakhir, negara seperti mengalami metamorfosis. Dari pelindung menjadi pedagang. Dari pengayom menjadi manajer laba rugi. Pendidikan dibiarkan mahal, kesehatan dikomersialkan, dan urusan-urusan publik diserahkan pada mekanisme pasar. Rakyat pelan-pelan digeser dari warga negara menjadi konsumen.
Layanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar malah menjadi barang dagangan. Di sekolah negeri, pungutan liar berseragam "sumbangan sukarela" menjamur. Di rumah sakit, antrean BPJS diperlambat, sementara jalur umum dibuka lebar bagi yang sanggup bayar. Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas pelayanan kesehatan dan kehidupan layak terasa seperti hiasan konstitusi, bukan realitas sehari-hari.
Baca juga : Demokrasi yang Tumpul
Data World Bank Indonesia Public Expenditure Review (2025) menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk kesehatan publik stagnan di angka 1,5 persen dari PDB, jauh di bawah rata-rata ASEAN. Sementara sektor pendidikan, meski dialokasikan 20 persen APBN secara normatif, nyatanya lebih banyak terserap untuk birokrasi, bukan peningkatan mutu atau akses. Negara hadir, tapi tak betul-betul berfungsi.
Ketika logika pasar merambah ruang publik, keadilan sosial tak lagi menjadi orientasi. Yang miskin terlempar, yang lemah tersingkir. Skema-skema bantuan sosial pun mulai diukur dengan efisiensi fiskal, bukan keberpihakan moral. Kita lupa bahwa negara dibentuk bukan hanya untuk efisien, tapi untuk adil. Pasar tidak mengenal belas kasih; negara seharusnya punya itu.
Karl Polanyi dalam The Great Transformation pernah mengingatkan: jika masyarakat tunduk penuh pada hukum pasar, maka ia akan hancur. Karena pasar tak punya mekanisme etika. Itulah mengapa negara diperlukan—untuk menyeimbangkan kebutuhan kolektif dan membatasi keserakahan struktural. Tapi jika negara justru bersembunyi di balik logika pasar, lalu siapa yang menjaga keadilan?
Di tengah gegap gempita proyek infrastruktur, warga desa masih membeli air bersih dengan jerigen. Di kota-kota besar, anak-anak putus sekolah karena tak sanggup bayar uang bangunan. Lalu muncul pertanyaan mendasar: negara ini milik siapa? Apakah milik seluruh rakyat, atau hanya yang bisa membeli tempat duduk di kursi kekuasaan?
Saat negara menjadi pasar dan warganya menjadi objek transaksi, maka republik sedang kehilangan jiwanya. Kita tidak sedang membangun peradaban, tapi membesarkan perusahaan besar bernama negara. Dan jika itu terus berlangsung, jangan kaget bila rakyat suatu hari berhenti berharap—karena negara yang sejatinya rumah bersama telah berubah menjadi mall yang hanya ramah pada pemilik kartu kredit.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
