Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Kepala daerah terpilih, utang kampanye pilkada, korupsi dan OTT. Jalur tersebut seperti paket lengkap untuk beberapa kepala daerah. Saking banyaknya yang terjerat kasus korupsi, kita tidak kaget lagi. Jadi “lumrah”. Banal.
Terakhir, ada Ardito Wijaya. Bupati Lampung Tengah. Dia ditangkap Rabu, 10 Desember 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka.
Kader Partai Golkar ini terjerat kasus proyek pengadaan barang dan jasa. Ardito diduga menerima aliran dana sekitar Rp 5,75 miliar. Modusnya, mematok fee sebesar 15-20 persen dari nilai proyek kepada rekanan atau penyedia barang dan jasa.
Dari dana tersebut, Rp 500 juta digunakan untuk dana operasional bupati. Sedangkan Rp 5,25 miliar untuk melunasi pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye Pilkada 2024.
Baca juga : Bercermin Dari Bencana
Lagi-lagi, biaya kampanye. Seperti “lingkaran setan biaya politik”. Kasus ini seolah menjadi pintu masuk menuju pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Pilkada langsung oleh rakyat memang menjanjikan kedaulatan rakyat. Tapi di balik itu, seringkali ada utang besar. Dampaknya, kepala daerah bekerja keras. Bukan untuk rakyat, tapi untuk bank dan para penyandang dana.
Proyek kemudian menjadi ladang panen, fee seperti menjadi pajak tak tertulis, dan APBD berubah fungsi: dari anggaran publik menjadi mesin pelunasan cicilan. Di titik inilah muncul ide nostalgik, “pilih saja kepala daerah lewat DPRD.”
Logikanya cukup masuk akal. Kalau mahal, dimurahkan. Kalau demokrasi terlalu berisik, ya dipindahkan ke ruang rapat ber-AC. Korupsi pun, katanya, akan berkurang. Bukan hilang. Karena, bisa jadi, hanya berpindah kantong.
Baca juga : Hukum Di Atas Kawan
Pertanyaannya: berapa sebenarnya harga demokrasi? Apakah solusi atas demokrasi yang mahal adalah demokrasi yang dipersempit dan dianggap lebih murah? Apakah penyakitnya disebabkan “cara memilihnya” atau korupsi yang sudah membudaya dan sistemik serta menjalar ke mana-mana?
Mengganti Pilkada langsung dengan Pilkada DPRD tanpa membenahi semua itu ibarat mengganti mesin mobil dengan yang lebih baru, tapi tidak memperbaiki rem yang blong serta jalan yang berlubang dimana-mana. Tampak lebih canggih, tapi tetap berbahaya.
Kasus Ardito seharusnya tidak membuat kita buru-buru menyimpulkan bahwa rakyat terlalu mahal untuk dilibatkan.
Karena, pada akhirnya, pertanyaannya bukan “siapa yang memilih kepala daerah” melainkan “siapa yang benar-benar memegang kekuasaan setelah kepala daerah terpilih?”
Baca juga : Ujian Terakhir Penjaga Gerbang
Jika jawabannya tetap pemodal, donatur, oligarki, motivasi bayar utang dana maupun utang politik serta kepentingan jangka pendek, maka, baik dipilih rakyat maupun DPRD, hasilnya hanya beda pintu masuk. Ruang gelapnya relatif sama.
Dan rakyat, seperti biasa, seolah menunggu kisah OTT berikutnya. OTT yang tidak lagi mengagetkan, karena menjadi semacam “kewajaran dan rutinitas”. Seperti menonton sinetron episode terakhir yang kita tahu ending-nya.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
