Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Akhir tahun adalah titik jeda-saat bangsa berhenti sejenak untuk menoleh ke belakang dan menatap ke depan. Bukan untuk menyesali atau memuja masa lalu, tetapi untuk bertanya: ke mana kita ingin pergi sebagai republik? Sepanjang tahun, kita menyaksikan betapa mudah arah kebijakan berubah mengikuti dinamika politik, bukan mengikuti kebutuhan rakyat. Seakan arah bangsa ditentukan oleh siapa yang paling berkuasa, bukan oleh siapa yang paling membutuhkan.
Selama ini, peta pembangunan nasional disusun dengan logika pertumbuhan: lebih besar, lebih cepat, lebih modern. Namun berbagai peristiwa sosial sepanjang tahun — krisis layanan publik, keresahan tenaga kerja, polari- sasi sosial, hingga kelelahan mental generasi muda-menegaskan satu hal: pertumbuhan tanpa orientasi moral hanya membuat bangsa berlari tanpa tujuan. Kita sibuk bergerak, tetapi tidak jelas apa kah kita tiba di tempat yang lebih baik.
Joseph E. Stiglitz dalam People, Power, and Profits (2019) mengingatkan bahwa sistem politik dan ekonomi hanya bekerja sehat bila negara memilih keberpihakan yang jelas: pada manusia, bukan pada segelintir kekuatan modal. Tanpa keberpihakan itu, kebijakan publik kehilangan kompas moral, dan arah pembangunan berubah menjadi labirin kepentingan. Itulah yang pelan-pelan kita rasakan: negara sibuk bekerja, tetapi rakyat sibuk bertahan.
Jika bangsa ini ingin menulis ulang arah, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: di tangan siapa keputusan pembangunan harus berpihak? Pada elite politik yang ingin melanggengkan kekuasaan? Pada investor yang mengejar profit jangka pendek? Atau pada rakyat yang setiap hari menghidupi republik ini dengan kerja, doa, pajak, dan kepercayaan? Keputusan sederhana itu akan menentukan harga diri bangsa.
Arah baru tidak muncul dari seminar besar atau pidato panjang. Arah baru muncul ketika negara mulai merasakan denyut rakyat sebelum membuat keputusan. Ketika anggaran negara tidak lagi berputar di lingkaran elite, tetapi meresap ke dapur rakyat. Ketika pembangunan tidak lagi mengejar kemegahan kota, tetapi keberlanjutan kehidupan. Ketika pendidikan tidak sekadar mencetak pekerja, tetapi manusia yang utuh.
Menulis ulang arah berarti memberi ruang lebih besar bagi nurani dalam kekuasaan. Rakyat tidak menuntut negara tanpa cacatmereka hanya menuntut negara yang belajar, mendengar, dan kembali ke mereka setiap kali menyimpang. Kita tidak butuh revolusi sistem; kita butuh revolusi rasa: dari pembangunan yang mengesankan menjadi pembangunan yang menenangkan.
Arah bangsa tidak ditentukan oleh angka, tetapi oleh hati yang memandu angka. Tidak oleh gedung tinggi, tetapi oleh kehidupan yang terangkat. Tidak oleh kekuasaan yang dominan, tetapi oleh kekuasaan yang peduli. Jika 2025 adalah masa pertanyaan, biarlah 2026 menjadi masa jawabanbukan dengan moto baru, melainkan dengan kebera- nian untuk memilih keberpihakan.
Dan bila sejarah kelak menilai bangsa ini, mudahmudahan catatannya sederhana: Indonesia pernah tersesat, tetapi ia berani menulis ulang arah demi rakyatnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.