Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Kembali, pemerintah Jokowi memberi sinyal dan keteladanan yang buruk dalam mengelola urusan penting seperti menangani tanggap darurat Covid-19. Pemerintah gagal menunjukan leadership yang kuat dalam memanagement urusan penanganan pendemik, ada beberapa instasi pemerintah yang secara terbuka sekaligus memalukan bersilang sengkarut.
Pemerintah pusat dan beberapa perusahaan daerah telah mempertontonkan ketidaksingkronan. Keduanya punya pemahaman dan posisi berbeda dalam menyikapi kebijakan mencegah penyebaran wabah Covid-19. Keduanya seperti sedang unjuk kekuatan dan sekaligus ingin membuktikan siapa yang benar di mata rakyat. Meski sekarang ada upaya mengharmonikan dari pihak istana tapi kerusakan citra sudah terjadi.
Baca juga : Ekonomi dalam Tekanan Covid-19
Kasus disharmoni antar-instansi pemerintah di era pemerintahan ini bukan yang pertama, di masa lalu juga pernah terjadi hal serupa. Presiden Jokowi menyelesaikannya dengan cara mengocok ulang kabinetnya. Jokowi menendang yang bersangkutan untuk keluar dari kabinet, tapi tetap saja image gagal mengelola kekompakan masih terekam kuat di memori publik.
Sejatinya seorang great leader harus mampu mencegah terjadinya disharmoni antar instansi. Perbedaan pendapat harus ditutup rapat dari ruang publik. Semua di selesaikan di ruang sidang rapat internal, silahkan di ruang tertutup itu pimpinan instansi terkait melakukan uji kebijakan melalui perdebatan sekalipun sampai tuntas. Namun ketika kebijakan atau program diambil maka seluruh perangkat instansi terkait termasuk di dalamnya pimpinan dan pembicaranya hanya menyuarakan sikap yang sama.
Baca juga : Jihad Lawan Covid-19
Pertikaian pusat-daerah benar-benar telah merusak tatanan kepercayaan publik. Jika tidak segera di selesaikan maka akan menimbulkan kebingungan publik. Kalau sudah begini rakyat dibuat sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah situasi perekonomian morat-marit ditambah rakyat disuguhi pemerintah yang mempertontonkan perselisihan.
Kedua pihak yang bertikai setidaknya mengisyaratkan dua hal yang negatif. Pertama egoisme para pemangku kebijakan yang terlihat jelas dalam statement dan actionnya. Kedua publik menduga kuat bahwa ada kekuatan besar lain yang mempengaruhi kebijakan yang diambil.
Secara politik praktis, ini terkait mendulang simpati di tahun politik. Seperti sudah menjadi momentum tahun politik adalah tahun pembuktian. Jangan ada lagi ruang kejahatan menipu rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
