Dark/Light Mode

Bisakah Kita Seperti Korsel?

Kamis, 24 September 2020 05:02 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - Pilkada serentak 9 Desember ditunda atau dilanjutkan hanya satu kuncinya: keberhasilan menangani Covid-19.

Korea Selatan, yang dipuji karena sukses menggelar pemilu di saat pandemi, pemilunya dilandasi keberhasilan menangani Covid-19. Sukses kesehatan akan menentukan sukses politik dan demokrasi.

Pada saat pemungutan suara, April lalu, Korea Selatan mulai berhasil menangani pandemi melalui testing, tracing dan treatment.

Awalnya, pemerintah Korsel, sama dengan pemerintah negara lain, gagap menghadapi Covid. Tapi, hanya sebulan, mereka berhasil memperbaiki responsnya. Bisa menggelar pemilu. Dan sukses. Kesehatan maupun politik.

Berita Terkait : Kalau Bocor, Segera Ditambal

Saking yakinnya bisa menggelar pemilu yang sehat, KPU Korsel mengizinkan 2.800 pasien Covid memberikan suara. Lewat surat atau secara langsung. Pasien Covid memilih di TPS khusus yang terpisah. Dengan protokol kesehatan sangat ketat.

Sekitar seperempat dari 60.000 warga Korsel yang melakukan karantina mandiri, juga diizinkan keluar untuk memilih.  Jadwalnya, setelah pemilih non-karantina memberiksan suaranya. Mereka dikawal aparat. Jaga jaraknya dua kali lipat dibanding pemilih non-karantina.

Para pemilih, sekitar 30 juta, juga patuh melaksanakan protokol kesehatan: pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak.

Panduan untuk penyelenggara pemilu dan para pemilih juga masif, jelas dan detail.  

Berita Terkait : Hak Demokrasi Vs Hak Sehat

Bagaimana di Indonesia? Ini menjadi pertanyaan besar. Serius. Juga menakutkan. Karena, kasus Covid-19 terus meningkat. Kepatuhan masyarakat juga masih diragukan. 3T dan 3M belum optimal.

Selain masa kampanye, potensi kasus Covid juga bisa terjadi pasca pilkada. Misalnya, kalau ada sengketa pemilu. Ada potensi pengerahan massa. Atau, massanya yang bergerak sendiri.

Contoh di Belarusia. Setelah pemilu, negara tersebut diguncang demo besar-besaran dan meluas akibat ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Juga hasilnya.

Pengalaman Indonesia, beberapa sengketa pilkada bisa berujung rusuh. Bahkan sampai bakar-bakaran gedung pemerintah. Juga menelan korban jiwa.

Berita Terkait : Drama Pertamina, Ahok, Tom and Jerry

Belum lagi keterlibatan cukong, yang oleh Menko Pulhukam Mahfud MD, disebut sampai 82 persen di seluruh pilkada.

Para cukong atau pemodal yang membantu para kandidat, tentu punya kepentingan masing-masing. Kepentingan ekonomi nomor satu, kesehatan nomor sekian.

Sekarang kita menunggu bagaimana selanjutnya. Semoga proses politik ini tidak membebani kesehatan masyarakat yang kemudian bisa juga berdampak ke kesehatan-ekonomi.(*)