Dark/Light Mode
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
RM.id Rakyat Merdeka - Tidak ada yang salah dengan pengadaan mobil dinas. Barangkali memang diperlukan untuk menopang kinerja. Semua atas nama mobilitas kerja. Namun setiap kali rencana itu menyeruak ke ruang publik kenapa selalu ribut? Apalagi sekarang sasarannya pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)?
Boleh jadi ini soal timing saja. Bagi rakyat jelata yang suka dibakar emosinya oleh politisi, rencana kebijakan pengadaan mobil dinas digoreng jadi isu pertentangan kelas dan krisis sensitivitas. Pengadaan mobil menjadi sasaran yang empuk untuk meruntuhkan kredibilitas institusi seperti KPK.
Baca juga : Di Balik Demo Omnibus Law
Mobil apalagi mereknya branded, di-engineering dengan mudah menjadi isu kemewahan dan rendahnya sense of crisis para pejabat kita. Di tengah negara yang tengah diserang pandemi dan tertatih-tatih membangun perekonomian di bawah tekanan resesi, kok ada pengadaan mobil dinas. Ada kritisisme terkait skala prioritas dan sensitifitas.
Sekarang soal pilihan para pejabat seperti di KPK untuk menanggapi soal mobdin sebagai suatu challenge agar lebih responsible untuk men-deliver pekerjaannya. Di era disrupsi, semua pejabat punya kepekaan terkait yang dihadapi bangsa ini. Bisa-bisa me-relate tugas-tugasnya kebutuhan zamannya.
Baca juga : Leader Banyak Haters
Para pejabat KPK harus me-review satu per satu mata anggaran dengan program-programnya. Ini ada abad 21. Zaman dengan persoalannya banyak yang harus di-updates. Sehingga benar-benar memenuhi kebutuhan rakyat.
Jangan sampai kebijakan kehilangan konteks. Kehilangan relevansi. Kehilangan sambungan dengan tantangan yang dihadapi rakyat. Seorang pejabat yang punya kemampuan mengemban amanah rakyat.
Baca juga : Omnibus Law Rasanya A###%$ Banget!
Presiden Jokowi harus mengaudit tim kabinet yang bukan hanya penikmat fasilitas jabatan apalagi soal kendaraan dengan pengawalannya. Mereka yang jadi menteri harus merupakan mereka yang bisa jadi teladan dalam kesederhanaan dan kesungguhan dalam bekerja. Mereka yang benar-benar memiliki sensitivitas terhadap derita rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
