Dark/Light Mode
Sebelumnya
Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Apalagi penempatan mereka di Komisi terkait dengan bidang bisnis mereka. Potensi konflik kepentingannya sangat besar.
Pola ini bisa juga diduplikasi di daerah. Akibatnya, pembuatan kebijakan sangat rawan. Sulit dikontrol. Oligarki di daerah seperti hal biasa. Kerabat dan keluarga menyebar di eksekutif maupun legislatif. Ibaratnya, kebijakan publik, termasuk proyek-proyek, bisa diputuskan dalam arisan keluarga.
Baca juga : Korupsi Yang Terus Berjaya
Tak heran kalau banyak kepala daerah dan anggota DPR yang tergoda dan terjerat korupsi. KPK mencatat, ada 300 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya Pilkada langsung pada 2005. “Dari jumlah itu, 124 di antaranya ditangani KPK,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.
Data dan fakta ini sesungguhnya sudah cukup menjadi bukti bahwa “sistem politik” yang dijalankan selama ini sangat mahal, berbahaya dan merusak. Tidak bisa dianggap wajar atau “itu sudah biasa, semua juga begitu”.
Baca juga : Banjir: Hentikan Politisasi Itu…
Kalau tidak segera diatur dalam sistem yang ketat, tegas dan konsisten, maka kondisi ini bisa kian memburuk, bahaya dan merusak. Digerogoti pelan-pelan, tak terkontrol, seolah semuanya baik-baik dan wajar-wajar saja.(*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
