Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Awalnya, calon kepala daerah mencari modal. Disambut oleh pebisnis, pengusaha atau pemodal yang mencari beking, deking atau dukungan. Modal kemudian dipakai untuk bayar perahu (parpol), beli suara serta “oli” untuk menjalankan mesin tim pemenang. Itu sistem ijon.
Setelah menang, proyek dibagi-bagi, terutama kepada tim pemenangan. Setelah proyek gol, disiapkan “uang terima kasih” untuk penguasa. Setiap proyek ada fee-nya. Ada persentasenya. Simbiosis mutualisme ini seolah menjadi kewajaran dan biasa saja.
Baca juga : Korupsi Yang Terus Berjaya
Apakah pola ini sudah umum dalam pilkada di Indonesia? Kalau iya, sungguh berisiko. Sangat berbahaya dan memprihatinkan. Karena, akan banyak kepala daerah yang berpotensi menjadi “pasien” KPK. Komisioner KPK Nurul Ghufron menyebut, “yang ketangkap itu hanya pucuk dari gunung es. Yang ketangkap itu hanya apes saja.”
Biaya politik di Indonesia memang sangat mahal. Untuk menjadi anggota DPRD, DPR, dan kepala daerah biayanya sampai miliaran bahkan puluhan miliar. Sudah banyak penelitian mengenai ini.
Baca juga : Banjir: Hentikan Politisasi Itu…
Namun, sampai sekarang belum ada upaya efektif yang bisa mencegahnya. Terus berulang, sejak pilkada langsung sampai sekarang. Seperti tak ada solusi.
Karena dianggap biasa, maka hubungan antara pebisnis dengan kekuasaan kian mesra saja. Di daerah maupun di pusat. Pola hubungan ini menjadi sangat banal. Wajar tapi berisiko.
Baca juga : Menunggu Nasib “Pasal Karet”
Bahkan, perkembangannya kian melebar. Dari tahun ke tahun, jumlah pebisnis yang masuk ke pusat pembuatan kebijakan terus bertambah.
“Total pebisnis di DPR meningkat jadi 318 orang. Lima sampai enam orang dari 10 anggota DPR adalah pebisnis. Jumlah ini lebih dari setengah anggota DPR (55 persen), sedangkan yang non pebisnis hanya 45 persen,” kata peneliti LIPI Defbry Margiansyah dalam sebuah seminar, Oktober 2020 lalu.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
