Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

IMI Gandeng Indonesia Anti-Doping Awasi MotoGP Mandalika

Selasa, 8 Februari 2022 21:11 WIB
Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo (kanan) menerima pengurus IADO, di Jakarta, Selasa (8/2). (Foto: Istimewa)
Ketua Umum IMI Bambang Soesatyo (kanan) menerima pengurus IADO, di Jakarta, Selasa (8/2). (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengungkapkan, usai berhasil mengeluarkan Indonesia dari sanksi yang diberikan Badan Anti Doping Dunia (WADA/World Anti-Doping Agency), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) yang kini berganti nama menjadi Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) harus bergerak cepat melakukan pengawasan anti doping selama penyelenggaraan MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. IMI juga siap bekerja sama dengan IADO dalam menegakkan semangat anti doping dalam berbagai penyelenggaraan event olahraga dan mobilitas otomotif.

"Tidak hanya pada MotoGP, IADO juga akan dilibatkan IMI dalam berbagai event kejuaraan nasional hingga internasional lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. Seperti Asia Talent Cup, World Superbike, GT World Challenge Asia, MXGP, Asia Pacific Rally Championship (APRC), hingga World Rally Championship," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menerima pengurus IADO, di Jakarta, Selasa (8/2).

Pengurus IADO yang hadir antara lain Ketua Musthofa Fauzi, Wakil Ketua Rheza Maulana, Sekretaris Jenderal Dessy Rosmelita, dan Staf Kesekretariatan Natashya Marcellina.

Baca juga : Widodo Yakin Laskar Cisadane Mampu Bangkit

Ketua MPR ini menjelaskan, semangat perubahan nama LADI menjadi IADO salah satunya untuk mempermudah komunikasi di level internasional. Semangat perubahan nama tersebut juga harus diikuti dengan semangat perubahan menjadikan IADO sebagai organisasi yang independen, profesional dan terpercaya. 

"Independen berarti tidak boleh ada campur tangan pemerintah maupun pengurus cabang olahraga di dalam pengambilan pengambilan keputusan anti doping yang dikeluarkan IADO. Sedangkan profesional dan terpercaya, maka tidak boleh lagi ada pengurus IADO yang merangkap jabatan sebagai pengurus cabang olahraga ataupun pegawai pemerintah," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, berbagai pihak harus ikut memberikan dukungan, mengingat sebelumnya IADO (yang kala itu masih bernama LADI), seringkali kesulitan memberikan sanksi kepada atlet yang memakai doping. Lantaran cabang olahraga tempat atlet tersebut berada, dipimpin oleh pejabat negara maupun tokoh yang berpengaruh. 

Baca juga : MotoGP Mandalika Jalan Terus

"IMI dan PB Kodrat akan berdiri paling depan memberikan sanksi terhadap atlet balap motor maupun Tarung Derajat yang terbukti memakai doping. Langkah ini juga harus diikuti cabang olahraga lainnya. Siapa pun atlet yang terbukti memakai doping, wajib dikenakan sanksi oleh IADO. Ketua Umum cabang olahraganya wajib memberikan dukungan," tegas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI ini mengapresiasi kerja keras Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta IADO, yang telah bekerja keras sehingga mulai 2 Februari 2022, Indonesia sudah terbebas dari sanksi WADA. Dengan demikian atlet dan tim Indonesia yang memenangkan pertandingan di level internasional, bisa mengibarkan bendera merah putih sekaligus mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah event olahraga internasional, hingga mengirim utusan untuk menduduki berbagai posisi di lembaga olahraga internasional.

"Berkat kerja keras semua pihak, dari mulai Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olimpiade Indonesia, Indonesia bisa lebih cepat terbebas dari sanksi WADA. Dari hukuman awal yang seharusnya berlaku satu tahun sejak dijatuhkan pada 7 Oktober 2021, bisa dipercepat hanya menjadi sekitar 4 bulan. Pemberian sanksi tersebut cukup menjadi yang pertama dan terakhir. Jangan sampai terulang kembali," pungkas Bamsoet. [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.