Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 140 juta ton CO2 ekuivalen melalui strategi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Uses/FOLU). Langkah ini menjadi inti dari agenda FOLU Net Sink 2030, yang diharapkan menjadikan sektor tersebut sebagai penyerap bersih emisi karbon mulai 2030.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., menyatakan bahwa seluruh aksi dalam kerangka FOLU Net Sink 2030 telah dirancang secara rinci dan terintegrasi. Tujuannya mencakup pengurangan emisi, peningkatan tutupan hutan dan lahan, serta perbaikan berbagai fungsi ekologis seperti tata air, iklim mikro, dan konservasi keanekaragaman hayati.

Mahfudz menjelaskan, strategi utama yang diusung meliputi pengurangan emisi dari deforestasi, dekomposisi gambut, dan kebakaran hutan. Selain itu, peningkatan kapasitas hutan alam untuk menyerap karbon, restorasi gambut dan hutan, pengelolaan hutan lestari, serta optimalisasi lahan tidak produktif turut menjadi fokus.

“Termasuk juga pencegahan alih fungsi lahan pertanian, peningkatan indeks tanam, teknik pengolahan tanah berkelanjutan, hingga pengurangan limbah pangan. Semua itu diarahkan agar sektor FOLU menjadi penyerap emisi bersih pada 2030,” ujarnya dalam Journalist Workshop on Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, Jumat (16/5/2025) di Jakarta.

Saat ini, Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 125,7 juta hektare, setara 63 persen dari total daratan. Mahfudz menegaskan bahwa potensi besar ini menjadikan sektor FOLU sebagai tumpuan utama dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) nasional.

Namun, untuk mencapai target ambisius tersebut, Indonesia membutuhkan pendanaan sekitar Rp204 triliun. Sementara itu, dana dari APBN hanya mencakup Rp19,6 triliun untuk periode 2020-2024. Oleh karena itu, pemerintah aktif menjalin kerja sama internasional untuk menutupi kekurangan pendanaan.

Salah satunya, melalui perpanjangan nota kesepahaman (MoU) dengan Norwegia senilai 216 juta dolar AS hingga 2027. Dana berbasis hasil ini disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). MoU terbaru ditandatangani Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, pada 19 Februari 2025.

Selain itu, Inggris melalui DEFRA juga mengucurkan dana Rp116 miliar untuk mendukung proyek FOLU Net Sink, menandai besarnya dukungan internasional terhadap komitmen iklim Indonesia.

Inisiatif FOLU Net Sink 2030 menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berkontribusi terhadap upaya global menahan laju krisis iklim, tapi juga mengarahkan pembangunan nasional ke jalur hijau yang berkelanjutan—dengan dampak nyata bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Fotografer & Editor:

Hendrawan K Wijaya