Dalam upaya memperkuat komitmen Indonesia terhadap aksi iklim, Kementerian Kehutanan menggelar lokakarya dua hari yang dirancang khusus bagi para jurnalis. Kegiatan yang berlangsung pada 16–17 Mei 2025 di Jakarta dan Bogor ini menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk mendorong pencapaian target Forest and Other Land Use Net Sink (FOLU Net Sink) 2030, sebuah agenda ambisius yang menargetkan sektor kehutanan sebagai penyerap bersih karbon pada tahun 2030. Lokakarya ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Urusan Pedesaan Inggris (Defra), serta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP).

Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., yang menekankan pentingnya sinergi multipihak dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga swadaya masyarakat, yang memberikan perspektif mendalam tentang strategi mitigasi dan adaptasi di sektor kehutanan. Sebagai bagian dari pelatihan, peserta diajak melakukan kunjungan lapangan ke Persemaian Rumpin di Bogor, tempat di mana program restorasi dan pembibitan untuk rehabilitasi lahan terus dijalankan secara intensif.

FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari kontribusi Indonesia dalam Perjanjian Paris, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. Agenda ini menjadi bukti keseriusan Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, terutama dari sektor kehutanan dan tata guna lahan. Dengan strategi utama seperti pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan gambut, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pemerintah berharap pada 2030 sektor ini tidak hanya netral karbon, tetapi menjadi penyeimbang iklim nasional.

Namun, jalur menuju target ini tidak tanpa tantangan. Krisis tata kelola lahan, keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal, dan kurangnya integrasi pendanaan dan data menjadi hambatan besar. Dalam situasi ini, media massa dipandang memiliki peran strategis untuk membangun pemahaman publik, mendorong transparansi kebijakan, serta menjaga akuntabilitas pihak-pihak yang terlibat. Jurnalis, dengan kemampuan mereka merangkai narasi dan menyuarakan perspektif dari berbagai kalangan, dapat menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat akar rumput.

Krisdianto, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis para jurnalis dalam meliput isu kehutanan, tetapi juga untuk membangun kemitraan jangka panjang. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan agar media dapat secara aktif menyampaikan cerita-cerita yang berdampak dan mampu menginspirasi partisipasi publik. Menurutnya, jurnalis yang memahami konteks ekologis dan sosial dari FOLU Net Sink 2030 akan mampu menghasilkan pemberitaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif.

Hal senada disampaikan Dr. Aretha Aprilia, Kepala Unit Nature, Climate and Energy UNDP Indonesia, yang melihat media sebagai motor penggerak perubahan perilaku. Ia menyebut bahwa narasi yang kuat dapat menyalakan kesadaran iklim di tengah masyarakat, sekaligus membawa suara kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, dan generasi muda ke dalam wacana kebijakan nasional. Bagi Aretha, keberhasilan aksi iklim sangat ditentukan oleh seberapa luas dan dalam pemahaman masyarakat terhadap isu tersebut, dan di sinilah peran media menjadi tak tergantikan.

Dengan keterlibatan jurnalis dalam ekosistem perubahan iklim, pemerintah berharap bahwa FOLU Net Sink 2030 bukan sekadar janji di atas kertas, melainkan menjadi gerakan bersama menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan adil. Lokakarya ini menandai langkah penting dalam membangun sinergi antara negara, masyarakat, dan media sebagai tiga pilar utama dalam perjuangan menghadapi krisis iklim yang kian mendesak.

Fotografer & Editor:

Hendrawan K Wijaya