Kementerian Agama menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharam dengan gebrakan. Dua program langsung diluncurkan: Ngaji Fasholatan dan pembangunan 1.000 masjid ramah disabilitas dan lansia. Program ini jadi bagian dari langkah menjadikan masjid sebagai ruang ibadah yang inklusif, nyaman, dan terbuka untuk semua kalangan.

“Masjid jangan hanya jadi tempat salat. Harus jadi ruang pelayanan sosial dan pemberdayaan umat. Apalagi bagi lansia dan penyandang disabilitas, masjid harus jadi tempat paling ramah dan aman,” kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Abu Rokhmad, dalam acara peluncuran program di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Abu menggambarkan suasana hangat di masjid saat para lansia bertemu sahabat lamanya. “Bayangkan mereka saling menyapa, saling cerita. Tempat yang paling indah buat mereka ya masjid. Maka sudah saatnya kita benahi agar masjid betul-betul memuliakan semua,” ujarnya.

Bagi Abu, inklusivitas bukan sekadar urusan bangunan. Cara pandang jemaah dan pengurus juga harus berubah. “Harus ada kesadaran bersama. Semua warga negara berhak dapat layanan keagamaan yang aman dan bermartabat,” katanya.

Ngaji Fasholatan sendiri diyakini sebagai pondasi transformasi sosial berbasis spiritual. Abu bilang, kualitas kehidupan umat, dari akhlak sampai rumah tangga, bisa dibenahi lewat salat. “Kalau salatnya benar, yang lain ikut benar. Kalau salatnya rusak, yang lain ikut rusak,” tegasnya.

Ia pun melempar ide agar masjid juga mendapat Bantuan Operasional seperti sekolah. “Kami mimpi, masjid juga punya BOM, Bantuan Operasional Masjid. Kalau BOS bisa sejuta per siswa, kenapa tidak kita ukur nilai satu jamaah? Apalagi jemaah subuh,” celetuknya.

Ia menambahkan, selama ini umat Islam membangun masjid dengan semangat gotong royong tanpa peran negara. Tapi untuk layanan lebih baik, negara harus hadir. “Kalau kita ingin masjid naik kelas, perlu dukungan strategis,” katanya.

Abu juga menyinggung mimbar Jumat sebagai kanal penting penyampaian pesan pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan, khotbah harus sah secara syariah. “Kalau khatibnya tidak memenuhi syarat, siapa yang rugi? Negara juga rugi,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyampaikan data mengejutkan. Dari 47 masjid yang disurvei, 46 belum ramah disabilitas dan lansia. “Ini pukulan besar bagi kita,” ujarnya.

Menurutnya, masjid belum dianggap sebagai ruang publik yang menjamin keadilan akses. Padahal, menurut BPS, sekitar 23 juta penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. “Jangan lagi ada anggapan bahwa penyandang disabilitas cukup ibadah di rumah,” tegasnya.

Arsad menyebut Kemenag sudah menerbitkan regulasi yang jadi dasar pengembangan masjid ramah disabilitas dan lansia. Ia memuji Masjid Istiqlal dan Masjid el-Syifa di Ciganjur sebagai contoh baik, serta kolaborasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an dalam menyediakan panduan Qur’an ramah disabilitas.

“Ini bukan cuma soal fisik, tapi menyangkut cara pandang siapa yang berhak mendapat tempat di masjid. Kita harus pastikan program ini sampai ke pengelola,” tandasnya.

Dukungan juga datang dari Ketua PBNU KH Masyhuri Malik. Ia menyebut para pengurus masjid sebagai mujahid yang menjaga warisan ulama dan pendiri bangsa. “Antum semua adalah mujahid fi sabilillah. Jangan anggap remeh mengurus masjid,” ujarnya.

Ia menekankan masjid harus jadi pusat pembinaan komunitas, termasuk bagi lansia. “Kalau lansia aktif di masjid, mereka bisa panjang umur,” katanya sambil tersenyum.

KH Masyhuri menegaskan pentingnya keberlanjutan program. “Jangan sampai seminar ini selesai di ruangan saja. Kalau enggak ada tindak lanjut, belum bisa disebut mujahid,” ujarnya.

Ia menutup dengan pesan: masjid harus jadi tempat yang hidup. “Kalau lansia diajari dengan cara menyenangkan, mereka bisa awet muda. Masjid jangan cuma rutinitas, tapi jadi ruang yang menyegarkan jiwa,” tandasnya.

Videografer & Editor:

Hendrawan K Wijaya