Sebelumnya
Bagaimana Anda melihat usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar parpol mengusung capres, cawapres, maupun calon kepala daerah yang berasal dari hasil kaderisasi?
Apa yang dikemukakan KPK merupakan pandangan yang hidup di lingkungan PDI Perjuangan. Kami mengutamakan kader internal sebagai calon kepala daerah, karena selain telah mengikuti proses kaderisasi yang panjang, kami memiliki rekam jejak calon. Namun, cukup sering calon internal tidak memiliki amunisi yang memadai untuk bertarung, sehingga calon dari luar dinaturalisasi secara cepat.
Dalam proses pendidikan partai, apa yang ditanamkan kepada para kader?
Para calon internal yang mengikuti proses kaderisasi biasanya digembleng dengan pemikiran para pendiri bangsa. Mereka lebih memahami cita-cita para pendiri bangsa, sehingga memiliki literasi sejarah yang lebih baik dan memandang jabatan sebagai kesempatan untuk memperjuangkan cita-cita serta kepentingan bersama.
Baca juga : Saran DPR, Alihkan Subsidi BBM Ke Transportasi Publik
KPK mengusulkan hal ini untuk mencegah perilaku koruptif jika calon yang diusung menang. Apakah Anda sependapat?
Jika dihubungkan dengan sikap koruptif, hubungannya tidak otomatis. Ada faktor lain yang menumbuhkan sikap koruptif, seperti biaya politik yang mahal, sikap permisif masyarakat, kewenangan dan diskresi tinggi tanpa kontrol memadai. Belum lagi tuntutan gengsi dan gaya hidup, serta sistem tata kelola yang masih membuka peluang terjadinya penyimpangan.
Pencegahan yang dilakukan partai seperti apa?
Sikap koruptif akan selalu muncul sebelum ada alternatif lain yang lebih efisien dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Orang-orang yang melakukan korupsi pada dasarnya sadar bahwa tindakan tersebut salah. Mereka umumnya memahami bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama, etika, dan kepatutan sosial. Namun, mereka belum menemukan alternatif lain yang lebih praktis dan efektif.
Baca juga : MBG Difokuskan Ke Daerah Rawan Pangan Dan Stunting
Menurut Anda, selain kaderisasi partai, hal apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan perilaku koruptif?
Ekosistem pemerintahan yang bersih harus terus dibangun. Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel perlu dihadirkan. Mekanisme whistleblowing yang melakukan koreksi dari dalam harus dibangun dan dilindungi. Semangat serta keteladanan para penyelenggara negara juga perlu terus digelorakan.
Selain itu, apalagi yang dapat dilakukan?
Meritokrasi, yaitu penghargaan terhadap prestasi secara objektif, harus dilembagakan. Jalur menuju mobilitas vertikal harus terbuka bagi talenta dengan kapasitas dan kompetensi memadai. Biarkan mekanisme penghargaan terhadap kinerja berjalan baik sehingga dapat menggeser insentif koruptif keluar dari arena persaingan. NNM
Baca juga : Kasus Korupsi Tambang Ilegal, Kejagung Tetapkan 3 TSK Baru
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 25 April 2026 dengan judul "KPK Usulkan Capres/Cawapres Berasal Dari Kaderisasi Parpol, Hendrawan Supratikno: Kami Selalu Utamakan Kader Internal Partai"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.