Sebelumnya
Kedua, sub PMO kompetensi inti. Sub PMO ini bertugas membagi BUMN karya dengan keahlian proyek secara spesifik. “Kami berenam sepakat, misalnya siapa yang akan menjadi ahli terowongan, ahli jembatan, ahli perairan dan sebagainya. Itu super spesialis,” jelasnya. Ketiga, sub PMO financial & governance policy.
Sub PMO ini akan mengukur kelayakan sebuah proyek yang didasarkan kepada kemampuan masing-masing BUMN karya. Termasuk untuk proyek penugasan dari Pemerintah. Keempat, sub PMO dashboard. Sub PMO ini membuat papan informasi yang bisa dipantau setiap waktu baik oleh direksi, pemegang saham maupun regulator.
Baca juga : Indeks PIKP Tunjukan Kinerja Komunikasi Publik Pemerintah Membaik
Informasi yang bisa dipantau seperti progres dari proyek yang berjalan. “Kalau ada deviasi akan ada early warning system yang bisa menunjukkan kepada kami, secara teknis maupun secara keuangan,” terangnya. Hutama Karya tetap optimistie tahun ini menargetkan nilai kontrak baru mencapai Rp 35,4 triliun.
Perolehan nilai kontrak baru diproyeksi didominasi oleh sektor jalan dan jembatan. Nilai kontrak baru yang ditargetkan sejalan dengan optimisme perseroan, bahwa sektor konstruksi akan kembali pulih (recovery) tahun ini. Terpisah, Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan, pemulihan juga didorong peluang potensi pengerjaan proyek di Ibu Kota Negara (IKN), proyek kontrak baru yang akan ditenderkan tahun ini. Proyek itu sempat terhenti akibat Covid-19. “Kami menargetkan kontrak baru di tahun 2022 mencapai Rp 35,4 triliun. Sebagian besar didominasi sektor jalan dan jembatan,” ujarnya, Rabu (16/2).
Baca juga : Denmark Siap Luncurkan Penerbangan Domestik Bebas Fosil Di Tahun 2030
Untuk itu, Hutama Karya akan meningkatkan basis kekuatan kolektif Grup Usaha, dengan menguatkan fondasi keuangan individu perusahaan beserta masing-masing anak perusahaan. “Tema sasaran dan strategi kami tahun ini disesuaikan dengan perkembangan dan antisipasi dari dampak pandemi ini, yaitu restrukturisasi dan penyehatan keuangan,” jelas Budi.
Selain itu, perusahaan juga akan menjajaki kerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA) atau Sovereign Wealth Fund (SWF), terkait tiga ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk pemenuhan kebutuhan investasi. Hal tersebut sejalan dengan program transformasi perusahaan, dan memperbaiki kesehatan keuangan BUMN Karya, serta PMO yang dibentuk Kementerian BUMN.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.