RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, sudah saatnya petani sawit menjadi pelaku utama rantai pasok minyak sawit mentah (CPO), untuk produksi minyak goreng dan biodiesel.
Hal tersebut disampaikan Moeldoko, saat menerima perwakilan petani sawit swadaya berkelanjutan, di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (22/4).
“Petani sawit jangan hanya bisa tanam, menunggu hasil panen, dan jualan saja. Sudah waktunya jadi pelaku utama, dan terlibat dalam rantai pasok CPO,” tegas Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, petani sawit swadaya harus mau berubah dan terus meningkatkan kemampuan produksinya. Agar bisa menghasilkan bahan baku yang berkualitas.
Tak kalah pentingnya, petani sawit swadaya perlu membentuk sebuah korporasi atau badan usaha. Supaya memiliki kekuatan dan nilai jual dalam industri pengolahan sawit.
Baca juga : Jokowi: Orang Desa Jangan Cuma Jadi Penonton, Lihat Truk Lalu Lalang
“Sesuai arahan Bapak Presiden, petani harus memiliki lima hal. Yakni, berkelompok, berkoperasi, membangun korporasi, memiliki sarana usaha pasca panen, dan memahami marketing. Ini penting, agar petani tidak hanya kebagian capek dan lelah saja,” kata Moeldoko.
Menanggapi hal itu, perwakilan petani Rukaiyah Rafik perwakilan menuturkan, saat ini ada dua koperasi petani swadaya di Kalimantan Tengah dan Jambi, yang sudah mulai menginisiasi pabrik CPO, dan berencana menjadi pabrik minyak goreng.
“Ini butuh dukungan dari semua pihak, agar prosesnya lebih cepat dan mendapat dukungan pendanaan dari program sarpras Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujar Rukaiyah.
Dalam kesempatan itu, Rukaiyah juga mengklaim, petani sawit swadaya memiliki peran penting dalam menjamin pasokan CPO Indonesia.
Dengan mengelola 6,7 juta hektare dari total luas kebun sawit yang mencapai 16 juta hektare, Rukaiyah menyebut, petani sawit swadaya telah berkontribusi pada pendapatan pungutan ekspor sebesar 41 persen.
Baca juga : Jokowi: Kita Jangan Cuma Jadi Tukang Gali Dan Tukang Tangkap Ikan
Namun, pungutan ekspor yang dikelola oleh BPDPKS tersebut, masih belum dirasakan manfaatnya oleh para petani sawit swadaya.
"Kami minta Kantor Staf Presiden bisa memfasilitasi kami untuk bisa terlibat di dalam BPDPKS,” tandasnya.
Dengan adanya perwakilan petani sawit swadaya di BPDPKS, diharapkan ada dukungan dana untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan, dan pengembangan sarana prasarana perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya.
“Dengan dukungan dana BPDPKS, kami bisa melakukan perbaikan kelembagaan, pendataan, sertifikasi ISPO, dukungan PSR (peremajaan sawit rakyat), dan sarpras untuk petani, khususnya petani sawit swadaya,” terang Rukaiyah.
“Kami juga berharap, bisa dilibatkan dalam program kemitraan untuk produksi biodiesel,” tambahnya.
Baca juga : Luhut: Jangan Datang Ke Stadion, Jangan Nobar
Sebagai informasi, petani sawit swadaya saat ini tergabung dalam Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi), dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS).
Hingga saat ini, sudah ada 25 ribu petani yang tergabung di dalamnya. Sebanyak 10 ribu di antaranya, sudah mendapatkan sertifikat internasional (RSPO).
Sisanya, masih butuh dukungan pendampingan untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola sawit berkelanjutan. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.