RM.id Rakyat Merdeka - Sekitar 1.000 petani sawit yang tergabung dalam Front Perjuangan Masyarakat Sawit (FPMS) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) bersama berbagai komponen masyarakat dan petani/pekebun melaksanakan aksi damai di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Jumat (15/4), sekitar pukul 13.30-14.30 WIB. Mereka datang untuk menuntut Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat segera mengatasi persoalan anjloknya harga kelapa sawit.
Para peserta aksi ini datang dari berbagai wilayah. Yaitu perwakilan dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sambas.
“Naikkan harga TBS (tandan buah segar) sawit, turun dan stabilkan harga pupuk dan pestisida, fasilitasi ekspor sawit ke Malaysia, turunkan pajak ekspor CPO, cabut izin perkebunan dan PKS (pabrik kelapa sawit) nakal,” ucap koordinator aksi Agus Setiadi, dalam orasinya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Jumat (15/7).
Baca juga : Pengusaha Minta Pemerintah Sesuaikan Tarif Penyeberangan
Ketua Front Perjuangan Masyarakat Sawit (FPMS) Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar) ini menyebut, hingga saat ini masih sangat banyak PR soal kelapa sawit yang belum tuntas. Seperti masih banyak perusahaan sawit nakal yang membeli harga di bawah standar, hak plasma yang belum dipenuhi, tumpang tindih lahan, dan penyerobotan tanah adat.
Agus menerangkan, beberapa bulan lalu, petani/pekebun sawit sempat menikmati harga TBS yang melambung tinggi, sempat tembus Rp 4.000 per kilogram akibat tingginya permintaan dunia. Tapi, rasa suka cita itu tam bertahan lama. Akibat semakin tingginya harga minyak goreng, Pemerintah Pusat mengeluarkan larangan ekspor CPO per 28 April 2022. Tujuannya, menstabilisasikan harga minyak di dalam negeri.
Hal ini langsung berdampak pada turunnya harga TBS. Kondisi ini membuat petani/pekebun sawit muram. Setelah ada demonstrasi di Jakarta, Presiden Jokowi resmi mencabut larangan ekspor CPO per 23 Mei 2022.
Baca juga : Komisi X DPR Desak Pemerintah Perhatikan Seleksi Guru PPPK
“Ternyata, setelah pencabutan larangan ekspor, harga TBS malah makin anjlok dan terjun bebas. Sehingga di petani/pekebun mandiri cuma menerima harga ratusan perak saja per kilo TBS-nya,” ungkapnya.
Di saat yang sama, kata dia, harga pupuk tetap tinggi, BBM sulit diperoleh, dan harga minyak goreng di masyarakat juga masih mahal. Kata Agus, kondisi ini sangat ironis dan kontras. Makanya, wajar jika para petani/pekebun se-Indonesia curiga dengan kondisi ini. “Siapa yang bermain serta meraup untung di tengah penderitaan petani/pekebun?” tanyanya.
Menanggapi aksi ini, Gubernur Kalbar Sutarmidji berjanji akan meneruskan persoalan ini ke Pemerintahan Pusat melalui Wakil Gubernur Ria Norsan, yang saat ini sedang berada di Jakarta. “Dalam waktu yang cepat ini, hari Senin (18/7), kita akan sampaikan persoalan ini kepada Menteri Perdagangan dan Mensesneg. Sehingga persoalan ini bisa langsung diketahui Bapak Presiden,” kata Sutarmidji, di depan massa petani sawit.
Baca juga : Pemerintah Kembangkan Sarana Transportasi Berstandar Internasional Di Batam
Dia juga minta pihak perusahaan sawit mentaati peraturan yang sudah ditetapkan Pemerintah terkait harga TBS. “Perusahaan harus mentaati aturan yang berlaku,” tegasnya.
Untuk Pemerintah Pusat, Sutarmidji berharap, dapat mendirikan pabrik kelapa sawit untuk menampung buah sawit milik masyarakat. “Saya berharap ada pabrik sawit dari Pemerintah, khusus di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga ada yang menampung buah sawit milik masyarakat,” ungkapnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.