RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto sejatinya mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi, untuk memunculkan kelembagaan Badan Pengelola Dana Perkebunan - Kelapa Sawit (BPDP-KS) pada tahun 2015.
Namun, hingga saat ini, lembaga tersebut dirasa kurang memberikan rasa manfaat bagi kurang lebih 12 juta keluarga petani kelapa sawit.
SPKS mengungkap, sejak dibentuk pada tahun 2015, BPDP-KS telah mengumpulkan dana kurang lebih sekitar Rp 43 triliun dari potongan penjualan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil/CPO.
"Dana pungutan tersebut tidak banyak memberikan manfaat kepada petani sawit. Karena lebih banyak digunakan untuk memenuhi insentif mandatori biodiesel," ujar Mansuetus melalui situs resmi SPKS, Minggu (7/8).
Baca juga : Kerek Ekspor, LPEM UI Usul DMO Dan DPO Sawit Dihapus
Dia menjelaskan, total insentif yang diterima oleh produsen biodiesel dalam periode 2015-2019, mencapai sekitar Rp 38,7 triliun. Atau rata-rata Rp 7-8 triliun per tahun.
Sementara yang disalurkan ke petani sebagai dana replanting, hingga tahun 2018, hanya sekitar Rp 702 miliar. Atau hanya sekitar 1,6 persen.
"Karena itu, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk menangani masalah ini. Agar alokasi dana BPDP-KS dapat memberi manfaat bagi jutaan keluarga petani, dan mendukung transformasi petani kelapa sawit ke arah kemandirian, sejahtera dan berkelanjutan," papar Mansuetus.
Menurutnya, selama ini, industri biodiesel terkesan ingin “menyelamatkan diri" di tengah pasar minyak sawit dunia, yang sedang melakukan larangan untuk biofuel ke Eropa dan industri sawit Indonesia.
Baca juga : Giring Mana Suaranya
"Mereka ingin menyelamatkan hasil produksinya melalui program Biodiesel. Dari situasi ini, petani swadaya dirugikan karena tidak ada yang menyelamatkan mereka," jelasnya.
Alokasi Harus Adil
Sebelumnya, jelang Pilpres 2019 tepatnya pada 28 Juni 2019, Anggota SPKS Tanjabar Jambi Vincentius Haryono mengatakan, saat ini ada dorongan dari kalangan industri biodiesel untuk memberlakukan lagi pungutan dana sawit.
Ketika itu, pungutan distop karena harga Tandan Buah Segar (TBS) petani jatuh pada akhir tahun 2018.
Baca juga : Kepala BPIP Ajak Santri Dan Guru Jadi Teladan
"Ada janji calon presiden 2019-2024, yang akan menaikkan target biodiesel dari B20 hingga B100. Sehingga, kami melihat ini akan menyerap dana sawit lebih besar lagi ke industri biodiesel. Tapi sampai saat ini, alokasi untuk petani tidak jelas atau belum berpihak bagi petani," papar Vincentius.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.