RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sampai harus mengumpulkan beberapa menteri dan pejabat dalam High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) di kantornya, Jakarta, kemarin.
Para menteri yang hadir, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi.
Airlangga mengatakan, ada beberapa jurus yang dilakukan Pemerintah, yaitu mendorong penguatan ketahanan pangan, akselerasi implementasi lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah.
“Termasuk mendorong ketersediaan data pangan untuk mendukung pengendalian inflasi, dan memperkuat komunikasi. Juga untuk mendukung ekspektasi masyarakat,” kata Airlangga dalam konferensi pers High Level Meeting TPIP, kemarin.
Baca juga : Mentan Dorong Kambing Dan Domba Kulonprogo Banjiri Kebutuhan Nasional
Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Pemerintah optimistis tingkat inflasi domestik tahun ini akan terjaga dalam kisaran 2-4 persen, dengan inflasi pangan yang terkendali pada kisaran 3-5 persen.
“Tadi juga dibahas terkait volatile food, utamanya di hari besar keagamaan. Secara khusus kami bicara ketersediaan beras dan target inflasi volatile food,” jelasnya.
Dalam upaya menjaga inflasi pada sasarannya 2-4 persen, kata Airlangga, Pemerintah juga akan terus menggalakkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), bekerja sama dengan BI dan Pemerintah Daerah.
Jurus berikutnya untuk menjaga inflasi pangan, yakni kegiatan pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkut, gerakan tanam cabe, replikasi modal bisnis, penguatan digitalisasi dan koordinasi terus dilanjutkan.
Baca juga : Beringin Senang KIB Banyak Yang Naksir
Selanjutnya, Pemerintah siap mengucurkan dana hingga Rp 104,2 triliun untuk menjaga ketahanan pangan.
“Ke depan, Pemerintah dan BI baik tingkat pusat maupun daerah mendorong sinergi agar inflasi tetap dalam sasaran 2023,” ucapnya.
Sebelumnya, Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
“Inflasi di paruh pertama tahun ini khususnya untuk pangan, masih tinggi beserta inflasi harga-harga yang diatur Pemerintah (admisitered prices), sehingga perlu dikendalikan,” katanya.
Baca juga : Airin Minta Didoakan Jadi Gubernur Banten
Perry menjelaskan, kenaikan inflasi akan terjadi di sejumlah daerah, seperti Bali dan Nusa Tenggara, Sumatera, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun, BI masih perlu lebih mengkaji terlebih dahulu berbagai faktor pemicu kenaikan harga di daerah-daerah tersebut.
Sejumlah faktor yang dimaksud terutama untuk harga makanan, masalah cuaca, keseimbangan antardaerah, dan ketersediaan pasokan maupun distribusi barang.
“Kami akan mengendalikan dari sisi moneter berkoordinasi dengan Pemerintah,” ucap Perry. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.