RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin menguat pada paruh kedua 2026. Bahkan, pada kuartal IV-2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa mendekati 6 persen seiring mulai bergeraknya seluruh mesin pertumbuhan ekonomi.
"Kita perkirakan nanti triwulan keempat semua engine sudah bergerak semua. Baik fiskal, moneter maupun private sector. Saya menduga triwulan keempat akan mendekati 6 persen," kata Purbaya saat menerima tim Rakyat Merdeka, di Jakarta, Kamis malam (23/7/2026).
Optimisme itu bukan tanpa alasan. Menurut Purbaya, tekanan ekonomi global mulai mereda, sementara fundamental ekonomi domestik tetap terjaga. Meski pertumbuhan kuartal II diperkirakan sedikit melambat akibat persoalan likuiditas, kondisi tersebut diyakini hanya sementara. Pada semester II, aliran uang ke perekonomian diperkirakan kembali lancar, ditopang mulai berjalannya berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di saat yang sama, kepercayaan investor juga terus membaik. Pemerintah pun mempercepat hilirisasi, membenahi iklim investasi melalui debottlenecking, serta menyiapkan pembiayaan berbunga rendah bagi eksportir dan UMKM agar sektor swasta ikut menjadi motor pertumbuhan ekonomi.
Malam itu, Purbaya tampil sederhana dengan kemeja putih dibalut jaket warna senada. Gaya bicaranya tak banyak berubah. Taktis, lugas, sesekali ceplas-ceplos diselingi guyonan. Hanya saja, doktor ekonomi lulusan Purdue University, Amerika Serikat, itu tampak lebih ramping.
Obrolan berlangsung santai hampir dua jam ditemani makan malam. Di atas meja tersaji daging sapi, kerang panggang yang disajikan di atas cangkangnya, jagung dan semangkuk salad. Beragam isu dibahas, mulai dari prospek pertumbuhan ekonomi, target 8 persen, iklim investasi, pembiayaan UMKM, hingga efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari Rakyat Merdeka, hadir Direktur Utama/CEO RM Group Kiki Iswara, Direktur Pemberitaan Ratna Susilowati, Redaktur Eksekutif Sarif Hidayat, dan Asisten Redaktur Eksekutif Bambang Trismawan. Berikut petikan wawancara selengkapnya.
Dengan berbagai tantangan global yang masih berlangsung, bagaimana Bapak melihat prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026?
Kondisi global memang masih menghadapi tekanan, tapi sudah jauh berkurang. Harga minyak dunia sempat naik lagi, tetapi saya kira tidak akan setinggi sebelumnya. Bahkan, kemungkinan tidak lama lagi akan kembali turun. Di dalam negeri, ekonomi juga menunjukkan daya tahan yang cukup baik. Ketika harga minyak tinggi pun, kita masih bisa bertahan. Buktinya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I mencapai 5,6 persen.
Baca juga : Eropa Barat Dilanda Karhutla Dahsyat
Memang, pada kuartal II pertumbuhan kemungkinan agak melambat sedikit karena ada persoalan di suplai uang atau likuiditas. Tapi di triwulan III dan IV harusnya tumbuh lebih cepat. Kita sudah bisa memastikan likuiditas akan kembali mengalir ke perekonomian. Di samping itu, program-program Pak Prabowo juga mulai berjalan sehingga dorongannya terhadap ekonomi akan semakin kuat.
Sentimen negatif dari lembaga pemeringkat juga sudah berkurang signifikan. Setelah sebelumnya kita mendapat outlook negatif, sekarang outlook Indonesia sudah kembali stabil. China memberikan peringkat AAA, yang merupakan peringkat tertinggi.
Kemudian, saat pemerintah menerbitkan panda bond, yield-nya hanya sekitar 1,9 sampai 2,1 persen. Itu menunjukkan kepercayaan investor asing mulai kembali. Terutama karena perkembangan yang positif di sektor fiskal dan sektor keuangan, ditambah program-program Pak Presiden Prabowo yang mulai berjalan.
Karena itu, saya melihat pertumbuhan ekonomi pada triwulan III akan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Saya menduga, pada triwulan IV pertumbuhan ekonomi bisa mendekati 6 persen. Saat itu semua engine pertumbuhan sudah bergerak, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun private sector.
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tentu membutuhkan peran besar sektor swasta. Apa kebijakan pemerintah untuk mendorong private sector?
Ada beberapa kebijakan. Program hilirisasi (downstreaming) akan terus dijalankan. Memang, sebagian besar investasi pemerintah nantinya melalui Danantara. Tapi itu justru diharapkan memberi efek berganda (multiplier effect) bagi sektor swasta.
Selain itu, kita juga sedang melakukan debottlenecking. Setiap minggu ada sidang khusus untuk membahas kasus-kasus yang menghambat investasi. Hambatan-hambatan itu kita pecahkan satu per satu. Harapannya, dalam satu sampai dua tahun ke depan iklim investasi akan semakin baik dan kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia meningkat signifikan.
Kalau itu berjalan, private sector yang selama ini sudah bergerak akan semakin terdorong. Likuiditas juga akan lebih baik, ditambah masuknya berbagai investasi baru. Jadi, semua mesin pertumbuhan bisa bergerak lebih cepat.
Apakah itu sudah cukup untuk mencapai pertumbuhan 8 persen?
Belum. Tapi menuju 7 persen saya kira bisa. Kalau program-program yang didesain Pak Prabowo berjalan, termasuk perubahan struktur ekonomi melalui perbaikan berbagai sektor dan penguatan hilirisasi industri, jalan menuju pertumbuhan 8 persen sudah mulai akan terlihat.
Baca juga : Ditahan di Rutan KPK, Febrie Tidak Diistimewakan
Memang tidak gampang. Tapi saya yakin itu bisa dicapai kalau kita mampu membereskan pekerjaan rumah yang masih ada.
Apakah ada insentif khusus yang disiapkan pemerintah untuk dunia usaha?
Ada. Untuk sektor yang berorientasi ekspor, misalnya, kami sedang memperkuat sinergi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) agar bisa menyediakan pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah. Program ini sudah mulai berjalan.
Selain itu, kami juga akan memperkuat peran PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). PIP kami dorong agar penyaluran pembiayaan ke UMKM semakin besar. Tujuannya supaya UMKM bisa naik kelas, tidak hanya bertahan di skala kecil.
SMI juga kami optimalkan untuk menggerakkan ekonomi daerah melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki akses pembiayaan yang lebih baik untuk membangun daerahnya.
Seberapa Rendah Bunga Yang Diberikan?
Tentu bunganya dibuat lebih kompetitif. Di SMI misalnya, bunga normal sekitar 6 persen. Tapi untuk pembiayaan pembangunan sekolah dan universitas kami turunkan menjadi sekitar 5 persen supaya lebih kompetitif. Contohnya untuk perguruan tinggi seperti UGM dan Undip.
Ke depan, skema serupa juga akan kami dorong untuk perusahaan yang berorientasi ekspor melalui LPEI. Begitu juga di PIP, kami sedang mengupayakan agar pembiayaan bagi UMKM, termasuk usaha ultra mikro (UMi), bisa memperoleh bunga yang lebih rendah.
Sebetulnya ekosistem di PIP sudah cukup lengkap. Ada sumber pendanaan, pembiayaan, penjaminan, sampai pendampingan dan pelatihan manajemen. Tinggal kita perkuat lagi agar terbentuk ekosistem yang benar-benar mendukung UMKM secara terintegrasi dan komprehensif, mulai dari usaha ultra mikro sampai UMKM yang siap naik kelas.
Dengan berbagai langkah itu, apakah iklim usaha akan semakin baik dan lebih mendukung pertumbuhan ekonomi?
Iya. Kita akan dorong habis-habisan. Salah satunya lewat program debottlenecking. Di situ kita membuka kanal pengaduan bagi perusahaan yang menghadapi kendala dalam berinvestasi. Mekanisme itu akan terus kita perbanyak dan prosesnya dipercepat.
Baca juga : Wanti-wanti Imin, Muktamar NU Jangan Dikotori Politik Uang
Kalau ada persoalan yang sudah diselesaikan, itu akan dijadikan model untuk menangani kasus-kasus sejenis. Jadi penyelesaiannya bisa lebih cepat. Kalau ada regulasi yang mengganggu investasi, kita rapikan dan kita benahi.
Kalau di pusat sudah lebih baik, tetapi di daerah masih ada hambatan, apakah pemerintah pusat juga bisa membantu?
Bisa. Siapa pun bisa melapor melalui kanal pengaduan yang sudah kami siapkan. Kalau masalahnya cukup besar, akan langsung kita tangani. Tentu ada antreannya. Laporan yang masuk lebih dulu akan diproses lebih dulu.
Perlu dipahami juga, debottlenecking ini bukan hanya urusan Kementerian Keuangan. Ini adalah satuan tugas lintas kementerian dan lembaga. Anggotanya hampir semua kementerian terkait, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, Kementerian Sekretariat Negara, dan kementerian serta lembaga lainnya.
Kalau persoalannya melibatkan pemerintah daerah, kepala daerah juga akan kami undang untuk mencari solusi bersama. Mereka harus ikut menyelesaikan persoalan itu. Kalau memang tidak ada kemauan untuk membereskan hambatan investasi, tentu ada instrumen yang bisa digunakan pemerintah pusat, termasuk yang berkaitan dengan dukungan anggaran. Itu juga menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki iklim investasi.
Bagaimana dengan kabar yang menyebut adanya pelibatan TNI dan Polri, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, dalam penagihan pajak?
Kami tidak akan menggunakan TNI maupun Polri untuk melakukan penagihan pajak. Pelibatan aparat hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ada ancaman terhadap keselamatan atau keamanan petugas kami saat menjalankan tugas. Dalam situasi seperti itu, kami meminta bantuan pengamanan sebagaimana prosedur yang berlaku.
Di luar kondisi tersebut, penagihan pajak sepenuhnya dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak. Jadi untuk pekerjaan sehari-hari, kami tidak menggunakan TNI maupun Polri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.