RM.id Rakyat Merdeka - Saat pandemi Covid-19, sektor tenaga kerja menjadi salah satu bidang yang terkena dampak besar. Banyak pekerja yang terpaksa harus di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena perusahaan tak sanggup membayar upah.
Namun sayangnya, stimulus pemerintah khusus bagi para pekerja dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat pandemi misalnya, tak mampu membuat pekerja makin produktif. Bantuan tunai dari pemerintah hanya membuat pekerja yang dirumahkan bertahan hidup.
Dosen Ekonomi dari Perbanas Institute yang juga Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam, menyoroti program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) di Kemnaker.
Piter mengatakan, Kemnaker menjadi salah satu kementerian yang kinerjanya menjadi paling banyak disorot terutama saat pandemi.
Baca juga : Dongkrak Kinerja, Kemenhub Setarakan 629 Jabatan Administrasi Ke Fungsional
Dia berharap, ke depan akan ada perbaikan seluruh program dari Kemnaker terutama bagi pekerja yang terdampak.
"Kemarin ada reshuffle kabinet, kabarnya akan ada lagi tahun depan. Kami berharap, kementerian-kementerian yang kinerjanya tidak baik menjadi pertimbangan. Tentu pilihannya kembali pada Presiden Jokowi sendiri," kata Piter kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12).
Menurutnya, tujuan JPS berupa program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) untuk penciptaan wirausaha dan padat karya dalam mengurangi dampak pandemi, justru tak terdengar progresnya hingga kini. Bahkan minim sosialisasi dan pencapaiannya.
Padahal, tujuannya (JPS) baik, menciptakan peluang usaha baru bagi pengangguran. Sayang, eksekusinya sepertinya tidak seperti yang diharapkan.
Baca juga : Basuki Program Padat Karya Tunai Turut Kerek Daya Beli Warga Desa
“Kemnaker lebih fokus pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi upah Rp 600 ribu per bulan. Beberapa program saya rasa perlu dievaluasi," ujar Piter.
Program penciptaan wirausaha itu bertujuan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan berkelanjutan. Seolah menjadi janji manis kepada banyak pengangguran yang tercipta saat pandemi.
Piter mengapresiasi segala upaya bantuan dari pemerintah. Hanya saja banyak yang tak tepat sasaran di lapangan. Sehingga, ikhtiar dan modal besar pemerintah menjadi sia-sia dan tak berfaedah.
Sama dengan upaya kembali menciptakan lapangan kerja di tengah pandemi, memang tidaklah mudah. Kendati begitu, kata Piter, upaya pemerintah masih bisa dilakukan dengan mencari pola pendampingan. Dengan begitu, pekerja yang menganggur, tetap mampu menciptakan peluang usaha di kondisi yang sulit ini.
Baca juga : Pertamina Optimalkan Layanan Melalui Digitalisasi SPBU Hingga Pesan Antar
Piter juga menyarankan, stimulus di Kemnaker bisa terfokus. Karena selama ini terlalu banyak, sehingga overlapping dan tak tepat sasaran.
“Begini, pemerintah kan sudah punya Kartu Prakerja, juga dari Kementerian Pendidikan pelatihan nonformal yang nilainya hampir triliunan. Ada juga Balai Latihan Kerja (BLK) di Kemnaker, ini mau dibuat macam-macam lagi?" tanyanya.
Piter meminta agar program stimulus ketenagakerjaan dibuat fokus, supaya mengembangkan sistem bisa memanfaatkan teknologi digital. Sehingga persoalan data bisa cepat teratasi.
“Pemerintah jadi tahu penyaluran bantuan seperti apa, dan bisa diberikan dengan cepat dan tepat. Jadi bukan bikin program ini program itu, namun eksekusinya minus," kritiknya. [DWI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.