RM.id Rakyat Merdeka - Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) yang tergabung dalam organisasi yang menaungi penyelenggara Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-IV di Hotel Pullman Grand Central, Bandung.
Munas dengan tema “Peningkatan Sinergi Askalsi dengan Pemerintah” ini membahas beberapa agenda, yaitu Pergantian Dewan Pengawas dan Pengurus, serta Penyusunan Garis Besar Program Kerja untuk tahun 2021-2024.
Dalam sambutannnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, (KKP), Sakti Wahyu Trenggono meminta kepada seluruh pihak untuk memanfaatkan ruang laut dengan tertib dan terkontrol guna menghindari timbulnya konflik, serta harus sesuai dengan prinsip ekonomi biru.
Baca juga : Menag Ajak Organisasi Pemuda Perkuat Moderasi Beragama
"KKP mendorong seluruh pihak secara bersama-sama terlebih kepada penyelenggara SKKL mendukung penuh penataan kabel bawah laut yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini melalui Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut," ujar Trenggono dalam keterangannya, Selasa (16/11).
Trenggono menyampaikan, untuk mencegah kesemrawutan pembangunan kabel bawah laut dimasa mendatang di perairan Indonesia, Pemerintah melalui KKP telah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/ atau Kabel Bawah Laut. Peda KM KP No. 14/2021 ini untuk SKKL ditetapkan 217 alur/ koridor kabel bawah laut, 209 Beach Manhole (BMH) dan 4 lokasi landing stations sebagai titik masuk dan/ atau keluarnya SKKL dari luar negeri atau menuju ke luar negeri.
Selain itu, Trenggono juga menyampaikan untuk membangun iklim usaha yang kondusif Pemerintah menyiapkan pelayanan sistem perizinan pemanfaatan ruang laut dan perizinan berusaha yang cepat dan efisien.
Baca juga : Hadapi Tantangan Zaman, Menko PMK: Perkuat Semangat Revolusi Mental
Sementara Ketua Umum Askalsi , Lukman Hakim menegaskan, komitmennya dalam mematuhi KM KP Nomor 14 Tahun 2021.
Lukman meyakini, dengan aturan yang ada akan menciptakan ketertiban sehingga sumber daya laut akan semakin optimal digunakan yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha itu sendiri.
Total panjang kabel bawah laut SKKL yang telah dibangun dan diselenggarakan di Indonesia oleh anggota Askalsi adalah sepanjang lebih dari 55.069 Km. Panjang kabel kabel bawah laut ini akan terus bertambah mengingat geografis negara Indonesia yang berbentuk kepulauan yang masa depannya sangat tergantung dengan hadirnya kabel laut SKKL untuk memastikan tidak terjadi digital divide sehingga terwujudnya transformasi digital di Indonesia.
Baca juga : Bahas Soal Qanun, Direktur Jasa Raharja Sambangi Dewan Syariah Aceh
Dalam Muna IV Askalsi ini ditetapkan Herlan Wijanarko dari PT Telkom sebagai Ketua Dewan Pengawas, Akhmad Ludfy dari PT Telkom Indonesia,Tbk sebagai Ketua Umum, Resi Yuki Bramani dari PT Mora Telematika Indonesia sebagai Sekretaris Jenderal, dan Elly Noor Qomariyah dari PT Indosat,Tbk sebagai Bendahara untuk periode kepengurusan ASKALSI Tahun 2021-2024.
Turut hadir Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Ismail, Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian LHK, Sigit Reliantoro, Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian KP, Suharyanto, dan Kabid Kominfo Deputi VII Kemenko Polhukam, Kol. (Inf) Susilo. [MFA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.