Sebelumnya
Seberapa serius sih persoalan pupuk?
Ini soal kebijakan. Dan harus diingat, jika salah mengambil kebijakan, dampaknya lebih berbahaya dari koruptor. Contoh, 1 juta ton pupuk tidak tersalurkan, itu artinya kita kehilangan peluang triliunan rupiah. Akibat petani tak mendapat pupuk, maka produksinya hilang jutaan ton. Itu nilainya puluhan triliunan. Lebih bahaya dari korupsi.
Selain pupuk, persoalan apa lagi yang perlu jadi perhatian?
Penting juga alat mesin pertanian. Dulu kita memberikan alsintan (alat dan mesin pertanian) tahun 2014-2015. Itu berarti 7-8 tahun lalu. Sementara usia ekonomis alsintan itu sekitar 5 tahunan. Jadi, kalau alsintan masih digunakan setelah lewat usianya, akan ada ongkos perawatan dan lain-lain, sehingga biaya tinggi.
Maka, pengadaan alsintan harus dipercepat agar petani bisa menggunakan dengan optimal. Selain itu, penyediaan bibit dan benih unggul. Dan memastikan irigasi, pembangunan embung. Seluruh faktor produksi inilah yang menentukan hasilnya.
Baca juga : HNW Usul Tenaga Musiman Haji Mahasiswa Indonesia Diperbanyak
Era Pemerintahan Jokowi membangun 50-an bendungan. Bagaimana efektivitasnya yang terhadap produksi pangan nasional? Apakah ada dampaknya kepada peningkatan produksi pangan?
Untung saja, Presiden kita membangun bendungan. Beliau visioner dan sudah tahu akan terjadi kekeringan. Bayangkan, beliau sudah memikirkan dampak bahayanya perubahan iklim ini sejak 7 tahun sebelumnya.
Kalau tidak ada pembangunan bendungan, kita akan membutuhkan banyak impor beras. Dan di saat perubahan iklim global seperti sekarang, tak ada negara yang kasih kita beras. Cari 1 juta ton beras dari negara lain itu susah. Saat ini, ada 22 negara menyetop ekspor. Makanya kita fokus melakukan penanaman untuk menambah produksi. Tugasku menekan impor.
Di daerah yang sudah dibangun bendungan, produksi berasnya bisa tiga kali setahun. Kebutuhan pupuknya juga menjadi tiga kali lipat. Ini saya ingatkan, jangan salah memahami tentang pupuk pertanian. Kalau lahannya 7 juta hektar, maka kebutuhan pupuknya adalah untuk tiga kali tanam setahun. Jadi, pupuk itu untuk mensubsidi jumlah tanamnya, bukan lahannya. Jadi, kalau subsidi pupuk diturunkan, produksi berasnya pun akan turun. Bagi petani, pupuk terlambat satu minggu saja, dampaknya bisa menurunkan produksi satu ton per hektar. Memelihara tanaman itu seperti bayi. Harus terus diperhatikan. Pupuknya cukup atau belum, airnya cukup tidak. Bibitnya unggul atau palsu. Lalu kalau panen, apakah menggunakan alat mesin atau tidak.
Selanjutnya penggunaan bibit unggul bisa menaikkan 10 sampai 20 persen produksi. Irigasi menaikkan dua kali lipat produksi. Dan satu tahun bisa jadi 2 kali tanam. Lalu alat mesin pertanian, 1 hektar biasanya butuh 25 orang untuk tanam. Dengan alsintan, hanya butuh 1 orang saja dan dalam 2 jam bisa menanami 1 hektar lahan. Artinya, biaya turun 50 sampai 60 persen.
Baca juga : Pupuk Indonesia Dan Kementan Permudah Beli Pupuk Subsidi
Itulah pertanian modern. Makanya, perlu literasi digital ke lapangan. Saat ini bahkan ada mesin traktor tanam tanpa operator. Jadi bisa bertani, sementara operatornya duduk dari bawah pohon, memperhatikan traktor jalan sendiri. Pemupukan juga sekarang sudah bisa pakai drone. Saat ini, era modern. Pertanian tradisional harus bertransformasi.
Bagaimana mengejar ketinggalan ini?
Kita membeli alat-alat mesin pertanian. Sudah diusulkan dan sudah disetujui dengan biaya Rp 1,5 triliun. Kita harus membeli dengan cepat, karena usia pemakaian alsintan itu rata-rata lima tahunan. Jadi, untuk kesinambungan, perlu disediakan alsintan setiap tahun, sebanyak 20 persen dari kebutuhan.
Dengan alat yang modern, dan cara pemakaian sederhana, maka generasi milenial dan gen Z mau bekerja jadi petani. Kita punya program Gempita (Gerakan Pemuda Tani Indonesia). Ada mahasiswa, pemuda. Mereka akan lebih pintar belajar berwirausaha, panen dengan teknologi. Jadi, ke depan tak ada alasan tak bisa swasembada. Kita akan segera berdaulat pangan.
Jadi, kapan kita bisa mencapai swasembada beras sehingga harga beras menjadi turun?
Baca juga : HNW: Tahun Politik, Seni Budaya Penting Tetap Semarak
Yang penting kita menggarap 1 juta hektar lahan pertanian per tahun. Jangan ganti komandan di sini, lalu ganti juga programnya. Jika konsisten pada program tersebut, maka peningkatan produksi akan terjadi pada 2024. Lalu 2025, kita mulai bisa swasembada lagi. Tahun 2027, kita berdaulat pangan. Dan tahun 2028 kita bisa ekspor.
Selama ini sering terjadi persoalan perbedaan data beras antara Kementerian Pertanian, Bulog dan BPS (Badan Pusat Statistik). Bagaimana mengintegrasikannya?
Soal data kita serahkan ke BPS saja. Saat rapat kerja di DPR, saya katakan, soal itu tanya BPS saja. Nggak ada data dari Kementerian Pertanian. Saya tidak mau terpancing. Biasanya, yang ribut soal data, adalah yang sengaja mau membonceng dari belakang. Dan ujung-ujungnya minta impor. Dan saat terjadi impor, ada yang dapat untung besar. Padahal, tujuan kita adalah bertanam supaya tidak perlu impor.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.