Sebelumnya
Mengingat Indonesia memiliki target besar zero stunting, Ma’ruf menekankan pentingnya keberlanjutan pelaksanaan program penanggulangan stunting.
“Saya sangat berharap, jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting, dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi, jika dapat melampaui pencapaian periode sebelumnya,” harapnya.
Dalam Rakornas Stunting 2024, Wapres juga menyerahkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan Pemerintah Daerah. Apresiasi berupa pemberian Dana Insentif Fiskal Tahun Berjalan 2024 kategori percepatan penurunan stunting, diberikan kepada 130 pemerintah daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 99 kabupaten, 22 kota, dan 15 desa berkinerja baik.
Baca juga : Yudi Purnomo Harahap: Bukti Polri Serius Perangi Korupsi
Evaluasi
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan respons pemerintah, terkait pelambatan prevalensi stunting dari angka 21,6 persen pada tahun 2022 menjadi 21,5 persen pada tahun 2023.
Atas fakta tersebut, pemerintah melakukan evaluasi dan pembaruan data kelompok sasaran. Agar semua balita dan ibu hamil terdata secara akurat. Intervensi yang diberikan kepada seluruh kelompok sasaran pun dapat lebih mengena.
Baca juga : Praswad Nugraha: Banyak Tim, Tanpa Perubahan Signifikan
Muhajir menuturkan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan stunting secara masif. Antara lain, memenuhi kebutuhan alat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan alat USG di tingkat puskesmas, dalam dua tahun terakhir. Serta pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di seluruh daerah.
Pada Juni 2024, pemerintah melaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dengan melibatkan 300.188 posyandu. Jumlah balita yang diukur pun meningkat signifikan. Dari total 16.381.852 balita yang diukur, terdapat 5.807.312 balita yang mengalami masalah gizi seperti gizi kurang, gizi buruk, gizi kurang dan gizi buruk (wasting), berat badan di bawah standar usia (weight faltering), dan tinggi badan di bawah standar usia akibat kekurangan gizi kronis (stunting).
“Data by name by address dari hasil pengukuran dan intervensi serentak merupakan data penting yang menjadi titik awal pemberian intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting,” papar Muhadjir.
Baca juga : UU Kesehatan, Kado Istimewa Buat Rakyat
Menurutnya, semua pemangku kepentingan harus bisa lebih fokus ke sasaran yang berpotensi stunting. Pendampingan teknis juga harus dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa, untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien.
Selain itu, Muhadjir juga menekankan perlunya perhatian khusus pada daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar (3T) yang fokus pada tiga aspek utama. Yaitu pemenuhan dan peningkatan SDM, pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung upaya penurunan stunting, dan penggerakan masyarakat.
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Minggu, 20 Oktober 2024 dengan judul Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Indonesia Terus Kejar Target Zero Stunting
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.