RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, meninjau langsung Asrama Haji Jambi yang lama mangkrak, menandai langkah serius Pemerintah membersihkan persoalan aset perhajian yang selama ini membelit proyek tersebut.
Peninjauan ini bukan sekadar kunjungan seremonial. Kehadiran Wamenhaj bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jambi, Sugeng Hariadi, serta Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, menegaskan komitmen negara memastikan seluruh aset perhajian berada dalam kondisi clean and clear, bebas dari persoalan hukum masa lalu.
“Asrama Haji Jambi ini memiliki persoalan historis yang tidak sederhana. Karena itu saya hadir langsung bersama Kejaksaan Tinggi untuk memastikan bahwa seluruh pergeseran dan status aset perhajian benar-benar bersih dan tidak bermasalah,” tegas Dahnil.
Baca juga : Kemenag Pastikan Seluruh Layanan Jemaah Haji di Arab Saudi Sudah Siap
Dia memastikan, berdasarkan hasil peninjauan dan koordinasi lintas institusi, status aset Asrama Haji Jambi telah dinyatakan bersih secara hukum, membuka jalan bagi kelanjutan pembangunan dan pengembangan tanpa bayang-bayang sengketa.
“Alhamdulillah, saat ini sudah dinyatakan clean and clear. Mudah-mudahan proses pembangunan dan pengembangannya ke depan dapat dilanjutkan dengan baik, tanpa menyisakan persoalan hukum apa pun,” ujarnya.
Lebih jauh, Dahnil menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah harus tampil sebagai simbol integritas, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, sektor penyelenggaraan ibadah haji merupakan bidang yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan manipulasi, sehingga pendekatan pencegahan harus dilakukan sejak awal.
Baca juga : Tinjau Banjir Di Tanjung Duren Jakbar, Teguh Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem
“Pesan Presiden sangat jelas. Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi wajah integritas. Karena itu, langkah-langkah preventif terhadap korupsi dan manipulasi tidak boleh ditunda. Kami akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan dan jajaran daerah untuk memastikan pencegahan ini berjalan optimal,” tegasnya.
Dahnil secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan haji tidak terlepas dari berbagai kerawanan penyimpangan. Oleh sebab itu, reformasi tata kelola, transparansi, dan penguatan pengawasan menjadi agenda prioritas Kementerian Haji dan Umrah ke depan.
Dalam kunjungan yang sama, Wamenhaj juga menyoroti potensi besar pengembangan ekosistem ekonomi haji di Provinsi Jambi, khususnya terkait konektivitas penerbangan haji dan umrah.
Baca juga : Pemerintah Dongkrak Industri Padat Karya
“Saat ini jemaah umrah asal Jambi masih harus transit melalui Batam, bahkan lewat Malaysia dan Singapura. Ini tidak ideal. Ke depan, kami berharap ada komitmen kuat untuk membangun ekosistem ekonomi haji, termasuk melalui perluasan runway bandara,” jelasnya.
Dia menegaskan, dari sisi kementerian, komunikasi dengan pengelola bandara akan terus didorong agar Jambi dapat diproyeksikan menjadi embarkasi haji mandiri, seiring dengan jumlah jemaah yang terus meningkat secara progresif.
Rangkaian kunjungan kerja tersebut dilanjutkan dengan Peresmian Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kabupaten Muaro Jambi, serta pembinaan dan penguatan sumber daya manusia (SDM) perhajian. Dalam arahannya, Wamenhaj menekankan profesionalisme, integritas, dan kesiapan aparatur sebagai kunci sukses transformasi penyelenggaraan ibadah haji di bawah Kementerian Haji dan Umrah. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.