RM.id Rakyat Merdeka - Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BGN juga mendorong bantuan perumahan bagi keluarga siswa penerima manfaat MBG yang belum memiliki rumah atau menempati hunian tidak layak.
Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi dan masukan dari para orangtua siswa penerima MBG yang menghadapi persoalan tempat tinggal.
Hal itu disampaikan Kepala BGN Sudaryono saat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
"Kami menghadap Pak Ara untuk mendapatkan arahan sekaligus difasilitasi agar penerima MBG bisa memperoleh program prioritas presiden, khususnya perumahan. Sebab, banyak anak-anak yang mendapatkan MBG, tetapi kita melihat kondisi rumah yang ditempati masih perlu mendapat perhatian," kata Sudaryono.
Baca juga : Kepala BGN Soal Keracunan MBG, Nyawa Rakyat Jangan Dijadikan Permainan
Menurutnya, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga perlu memperhatikan kelayakan tempat tinggal dan ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat MBG.
"Kami harap dengan kolaborasi dengan PKP, penerima manfaat MBG di daerah yang jauh dan belum memiliki rumah atau kondisi rumahnya sudah tidak layak bisa mendapatkan program prioritas presiden ini melalui Kementerian PKP," ujar Mas Dar.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, Kementerian PKP memiliki sejumlah program yang bisa dikolaborasikan untuk membantu keluarga penerima MBG.
Ada tiga program strategis yang dapat didorong, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Kredit Program Perumahan (KPP) dan Program Bedah Rumah.
Baca juga : Eks Wakil Kepala BGN Ajukan Praperadilan Ke PN Jakpus
Maruarar yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, FLPP dapat memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun.
Sementara KPP dapat dimanfaatkan orang tua penerima MBG yang memiliki usaha, khususnya pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.
Adapun Program Bedah Rumah tahun ini mendapat peningkatan signifikan. Kementerian PKP menyiapkan kuota 400 ribu rumah, naik dari sekitar 45 ribu unit pada tahun sebelumnya.
Program tersebut diperuntukan untuk membantu masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni. Untuk keluarga penerima MBG, Kementerian PKP akan menyiapkan data dan sistem sebagai dasar penetapan kuota khusus.
Baca juga : Soroti Kasus Keracunan MBG Di Papua, Kepala BGN: Tak Akan Kita Tutup-tutupi
"Kami akan menyiapkan data dan sistem serta menyiapkan kuota khusus bagi keluarga penerima MBG, tentunya tetap sesuai dengan kriteria penerima bantuan. Semoga program ini bisa mulai berjalan tahun depan," harapnya.
Menurut Ara, upaya membantu masyarakat tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.Kolaborasi antar program pemerintah dinilai dapat memperbesar manfaat yang diterima masyarakat Indonesia.
"Terima kasih Pak Sudaryono dan jajaran BGN. Semoga kolaborasi ini bisa segera diwujudkan dan semakin banyak keluarga yang kita bantu," pungkas Ara.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.