RM.id Rakyat Merdeka - APBN bukan untuk hura-hura, bukan juga untuk operasional kementerian saja. Tapi harus sebanyak-banyaknya dirasakan rakyat. Karena APBN itu uang rakyat, maka harus semaksimal mungkin kembali ke rakyat.
Baru sekarang Kementerian ESDM bisa membelanjakan APBN-nya, mayoritas untuk program pro rakyat. Tahun lalu, sebanyak 54 persen anggaran Kementerian tersebut, direalisasikan mayoritas untuk infrastruktur. Untuk apa saja anggaran tersebut?
Antara lain dipakai untuk membagikan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk rumah tak berlistrik, yang selama ini gelap gulita di malam hari. Mendistribusikan LTSHE tersebut tidak mudah. Karena rumah tak berlistrik tersebut berada di pelosok. Harus melewati jalan belum beraspal alias masih tanah, juga sungai deras.
Untuk ke kabupaten Yahukimo Papua, misalnya, LTSHE harus dibawa menggunakan pesawat Cessna. Paket LTSHE terdiri dari panel surya, 4 lampu LED, baterai dan charger HP.
Baca juga : Dongkrak Industri Daerah Terpencil
Masih dari sektor energi terbarukan, anggaran Kementerian ESDM juga digunakan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS).
Selain itu, pembagian paket converter kit (konkit) LPG untuk nelayan kecil. Dengan alat tersebut, nelayan tidak memakai motor solar lagi, sehingga biaya melaut menjadi lebih irit.
Anggaran Kementerian ESDM juga digunakan untuk pembangunan Jaringan Gas (Jargas) Kota di daerah yang memiliki sumber gas. Dengan jargas, biaya masak menjadi lebih murah. Anggaran program pro rakyat lainnya, pengeboran sumur air tanah di wilayah sulit air bersih.
Dengan pembangunan ini, masyarakat mudah mengakses air bersih. Berbagai pembangunan dilakukan Kementerian ESDM itu, bertujuan agar masyarakat tidak hanya nikmati akses energi saja, tapi membuat harga energi jadi lebih terjangkau.
“Ini negara yang ber-Bhinneka. Kita tidak boleh meninggalkan satu anak bangsa pun, yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Ketersediaan energi itu penting. Yang tidak kalah penting adalah affordability (keterjangkauan), masyarakat harus mampu membeli. Karena kalau tersedia, tapi tidak mampu membeli, itu sama saja dengan tidak tersedia,” tutur Menteri ESDM Ignasius Jonan, beberapa waktu lalu.
Baca juga : Kepala BNPB: Huntap Harus Kelar 3 Bulan Lagi
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan bahwa pada tahun 2018, dari APBN sebesar Rp 6,57 triliun yang dikelola Kementerian ESDM, mayoritas atau Rp 3,24 triliun dialokasikan untuk belanja infrastruktur, yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Prinsipnya, APBN berasal dari uang rakyat, sehingga pemanfaatannya juga harus harus dikembalikan dan dinikmati oleh rakyat.
Memang dengan adanya peningkatan anggaran untuk program pro rakyat, sisa anggaran Kementerian ESDM untuk operasional kian tipis. Anggaran pegawai untuk rapat-rapat di luar kota, perjalanan dinas tak penting, dan pengadaan barang-barang habis juga berkurang.
Sudah saatnya anggaran pemerintah dibelanjakan lebih optimal dan tepat sasaran. Sehingga mencerminkan bahwa APBN yang notabene uang rakyat, lebih banyak juga dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
Baca juga : Luhut Targetkan Wisata Bintan Dua Kali Lebih Besar Dari Singapura
Sebagaimana diketahui, anggaran Kementerian ESDM tahun 2018 yang terealisasi berjumlah Rp 5,8 trilun. Sebesar Rp 3,2 triliun dibelanjakan untuk program pro rakyat. Sedangkan Rp 2,6 triliun sisanya, digunakan untuk biaya operasional yang mencakup belanja pegawai dan belanja publik non-fisik. [TIM]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.