BREAKING NEWS
 

Di Tahun Politik, Banyak Pemda Ajukan Proposal Rumah

Reporter & Editor :
SAIFUL BAHRI
Minggu, 10 Maret 2019 08:03 WIB
Banyak Pemda minta bantuan rumah, tapi setelah jadi justru tidak segera dimanfaatkan masyarakat. (Foto : Kemen PUPR)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah daerah diharapkan bisa memprioritaskan masalah kepenghunian rumah bantuan perumahan dari pemerintah. Hal itu perlu dilakukan supaya bantuan perumahan yang telah dibangun tidak rusak dan dapat segera dihuni oleh masyarakat.

“Pemda yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah harusnya juga fokus pada kepenghunian rumah juga. Jangan sampai bantuan perumahan sudah dibangun tapi malah dibiarkan tidak berpenghuni,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian ­Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Khalawi Abdul Hamid saat menerima audiensi Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid di ruang kerjanya.

Menurut Khalawi, saat ini banyak Kepala Daerah yang mengajukan proposal pengajuan permohonan bantuan perumahan bagi masyarakat di daerahnya. Meskipun demikian, pihaknya tidak serta merta mengabulkan permohonan tersebut, namun perlu di cek kelengkapan administrasi dan kesiapan di lapangan.

Baca juga : Banjir Ngawi Rendam Ribuan Rumah

Ke depan, imbuh Khalawi, Kementerian PUPR juga akan melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan mengenai bangunan perumahan yang selama ini telah dibangun dengan menggunakan dana APBN. Jika ternyata di lapangan ditemukan ada bangunan perumahan yang telah dibangun belum berpenghuni, maka pihaknya akan menghubungi Pemda setempat untuk segera melakukan penghunian.

“Masih banyak daerah lain yang membutuhkan bantuan perumahan ini. Jangan sampai ada bangunan rumah yang tidak berpenghuni lagi. Kalau mau mengajukan proposal pembangunan rumah, maka bangunan yang lama harus dimanfaatkan terlebih dulu,” katanya.

Adsense

Terkait dengan pembangunan perumahan untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Khalawi menjelaskan, ­Kementerian PUPR sesuai dengan amanah dari Presiden Jokowi akan terus membangun infrastruktur dan perumahan untuk masyarakat di kawasan perbatasan.

Baca juga : Banyak Mafia Permainkan Harga Ayam

Pasalnya, Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan negara Malaysia juga memiliki potensi wisata serta kawasan pantai yang bagus jika di kelola dengan baik. Selain membangun infrastruktur untuk Pos Lintas Bantas Negara (PLBN) di Kabupaten Nunukan, Kementerian PUPR juga mendorong agar pembangunan perumahan untuk masyarakat dapat terlaksana dengan baik melalui Program Satu Juta Rumah.

Tak hanya pembangunan rumah khusus untuk para petugas di perbatasan, Kementerian PUPR juga menyalurkan dana Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau bedah rumah untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan. Bantuan BSPS untuk Peningkatan Kualitas Rumah sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya senilai Rp 35 juta per unit rumah.

“Kabupaten Nunukan kan berbatasan dengan Malaysia. Jika potensi wisatanya dibangun dengan baik dan rumah masyarakatnya tertata, serta memiliki kualitas baik, bukan tidak mungkin nantinya wisatawan dari Malaysia malah berkunjung ke Indonesia tepatnya di Kabupaten Nunukan,” harapnya.

Baca juga : Berkesetaraan Gender (2)

Berdasarkan data yang ada, Kementerian PUPR tahun ini akan melakukan bedah rumah melalui Program BSPS untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan sedikitnya 470 unit rumah. Bantuan itu bisa bertambah jika ada keseriusan dari Pemkab Nunukan untuk melakukan pendataan serta penghgunian atas bangunan rumah yang telah dibangun oleh pemerintah.

Program BSPS di Kabupaten Nunukan, tersebut tersebar di tiga Kecamatan dan 16 Desa. Kecamatan Sebatik Utara jumlah rumah yang akan dibedah sebanyak 110 unit, Kecamatan Sebatik Tengah 70 rumah dan Kecamatan Lumbis 290 rumah. Selain itu, Kementerian PUPR juga akan mengalokasikan pembangunan rumah khusus (Rusus) sebanyak 140 rumah.

Rusus yang dibangun terletak di Kecamatan Krayan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 30 unit, Kecamatan Sembakung sebanyak 50 Rusus dan 30 Rusus di Kecamatan Sebuku untuk petugas tenaga medis, 30 unit Rusus di Kecamatan Lumbis Ogong untuk pegawai negeri sipil (PNS). [JAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense