Sebelumnya
Eks Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ini juga menekankan pemantauan pelaksanaan testing, tracing dan treatment serta pelaksanaan vaksinasi.
“Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat terlaksana dengan baik lagi,” tuturnya.
Baca juga : Anies: Idul Adha Di Tengah Pandemi Covid, Keluarga Makin Terasa Penting
Ma’ruf juga memberikan arahan agar Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dan konsolidasi data terkait jalur masuk dan distribusi vaksin, pemantauan Bed Occupancy Ratio (BOR), serta ketersediaan oksigen.
“Jangan sampai, misalnya gubernur tidak tahu ada berapa vaksin yang masuk,” wanti-wanti Ma’ruf.
Baca juga : Puan Soroti Rendahnya Serapan Anggaran Corona Di Daerah
Sementara, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaporkan, selama masa PPKM Darurat, kasus aktif naik signifikan dari 5,68 persen menjadi 19,49 persen.
Di rumah sakit rujukan Covid-19, keterisian ICU tetap berada di kisaran 84 persen dan isolasi biasa 82 persen. Tapi, Case Fatality Rate (CFR) atau angka kematian turun dari 7,24 persen menjadi 6,61 persen.
Baca juga : KPK Dalami Aliran Uang Korupsi Bansos Covid-19 Bupati Bandung Barat
Angka itu disebabkan dua kemungkinan, yaitu efek dari pembatasan, atau banyak warga e-KTP Jawa Timur yang sudah berdomisili di daerah lain. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.