RM.id Rakyat Merdeka - Duta besar PBB dari 37 negara merilis sebuah surat yang membela perlakuan China terhadap Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Ini adalah tanggapan langsung terhadap kritik Barat awal pekan ini. Sebelumnya, 22 negara meminta China menghentikan program kamp tahanan terhadap etnis minoritas Uighur, termasuk warga Muslim, di wilayah Xinjiang.
Seruan puluhan negara itu disampaikan dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada pemimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Surat tersebut telah dilihat Reuters dan telah dikonfirmasi sejumlah diplomat PBB. Beberapa negara yang bersuara itu seluruh Uni Eropa - bersama dengan Australia, Kanada, Jepang dan Selandia Baru. Amerika Serikat (AS) tidak ikut bagian dari 22 negara itu. Mereka menyebut, satu juta orang sebagian besar etnis Uighur dilaporkan ditahan di kamp-kamp.
Lalu, Jumat (12/7), sekelompok negara yang termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair dan Korea Utara (Korut) menjawab kritikan itu atas nama Beijing.
Baca juga : KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Suap Reklamasi dan Gratifikasi
"Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia," bunyi surat itu, yang juga diteken Myanmar, Filipina, Zimbabwe, dan lainnya. "Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang," sambung surat tersebut seperti dikutip dari AFP.
Kelompok-kelompok hak asasi dan mantan narapidana menggambarkan di dalam kamp-kamp itu, sebagian besar warga Muslim Uighur dan minoritas lainnya secara paksa berasimilasi dengan mayoritas etnis Han di China. Surat pembelaan itu menggambarkan kalo tersebut sebagai "pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan."
"Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang," bunyi surat itu. Kelompok duta besar tersebut meminta surat itu dicatat sebagai dokumen resmi Dewan Hak Asasi Manusia, yang mengakhiri sesi ke-41 di Jenewa pada hari Jumat.
Baca juga : 22 Negara Minta China Akhiri Masa Penahanan Warga Xinjiang
Para diplomat Barat telah mengajukan permintaan yang sama. Beijing pada hari Kamis menolak surat Barat dan menyebutnya sebagai "fitnah."
Perang surat terbuka jarang terjadi di badan hak asasi utama PBB, di mana negara-negara biasanya mencoba menuntaskan resolusi formal selama negosiasi tertutup.
Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp tersebut, Beijing kini menyanyikannya. Sebagai kebijakan yang mereka sebut sebagai "pusat pendidikan kejuruan" di Xinjiang.
Baca juga : MU Angkut Pogba dan Lukaku di Ajang Pramusim
Sejak Oktober lalu, pemerintah setempat juga telah mengadakan tur kamp untuk diplomat dan media. Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet telah meminta misi pencarian fakta ke Xinjiang.
Beijing mengatakan dia disambut baik, tetapi kantor hak asasi manusia itu menekankan bahwa kunjungan hanya mungkin dilakukan pada kondisi tertentu - termasuk akses tanpa batas ke situs-situs utama. [MEL]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.