Sebelumnya
Pernyataan Sultan Johor itu menyusul santernya kabar renana pendongkelan kekuasaan Anwar Ibrahim. Dilansir portal berita Free Malaysia Today, disebut-sebut ada 10 anggota parlemen yang mendukung Ketua Perikatan Nasional (oposisi) Muhyiddin Yassin menggoyang posisi Anwar dalam pemilihan sela.
Menurut kabar tersebut, caranya, beberapa anggota parlemen Barisan Nasional (BN) dibujuk untuk mundur dari partainya dan mengorbankan kursinya. Selanjutnya mereka akan mencalonkan diri kembali di bawah bendera PN.
Namun Anwar membantah rumor tersebut. “Sejauh yang kami lihat, posisi Pemerintah cukup kuat,” klaimnya.
Baca juga : Dinilai Mampu Kerek Ekonomi, Elektabilitas Airlangga Ungguli Sri Mulyani
Anwar juga mengatakan kepada wartawan, bahwa empat koalisi politik dalam Pemerintah Persatuan, telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan koalisi. Empat awak anggota koalisi itu adalah BN, Pakatan Harapan (PH), Gabungan Parti Sarawak (GPS) dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS).
Kembali ke pernyataan Sultan di atas, ada kesan bahwa ia campur tangan politik. Namun hal itu tak lepas dari kebijakan di negara itu.
Menurut pakar hukum emeritus, Prof Datuk Dr Shad Saleem Faruqi seperti dilansir The Star Malaysia, sistem Monarki Konstitusional Malaysia berbeda dengan sistem di Inggris.
Baca juga : Jakarta Ancang-ancang Lepas Status Ibu Kota
Di Malaysia terjadi perpaduan antara konvensi Inggris dan tradisi kerajaan Melayu.
“Raja Malaysia adalah kepala negara yang seremonial dan bermartabat. Tetapi sebagian besar kekuasaan eksekutif berada di tangan Perdana Menteri,” terangnya.
"Dalam kapasitas eksekutif, raja melakukan serangkaian fungsi politik dan hukum. Seperti pengangkatan dan pemberhentian perdana menteri dan kabinet,” imbuhnya.
Jadi tidak heran, kita kerap mendengar sultan atau raja di Malaysia beberapa kali terlibat dalam perpolitikan negaranya. Bahkan Yang di-Pertuan Agong, Raja Malaysia, kerap membuat keputusan-keputusan politik, gara-gara ketidakstabilan politik di Tanah Melayu itu.
Anwar dilantik sebagai PM pada 24 November lalu, setelah Pemilihan Umum ke-15. Raja MalaysiaYang di-Pertuan Agong Sultan Pahang Abdullah Sultan Ahmad Shah mengambil peran yang menunjuk Anwar.
Langkah itu diambil raja setelah tidak ada politisi maupun kubu politik mendapat dukungan yang cukup untuk membentuk koalisi usai pemilu pada 19 November 2022. Tapi dalam pemilu itu, kubu Anwar memang meraih kursi terbanyak. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.