Jakarta Ancang-ancang Lepas Status Ibu Kota

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ancang-ancang lepas status Ibu Kota Negara (IKN). Salah satunya, menyiapkan program kemudahan melakukan kegiatan ekonomi.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Jakarta memiliki keunggulan meski tak lagi me­nyandang status Ibu Kota antara lain sebagai pusat perekonomian dan bisnis. Untuk memastikan kegiatan ekonomi dan bisnis tetap jalan meski Jakarta tak ber­status sebagai Ibu Kota, maka persiapannya perlu dilakukan sedini mungkin. Apalagi wak­tunya hanya tersisa satu tahun, karena pada 2024, Ibu Kota pindah ke Kalimantan.

“Kebijakan untuk mendukung infrastruktur, pengendalian in­flasi, peningkatan sarana-prasarana, harus kita jaga, supaya tetap bisa melangkah setelah Ibu Kota pindah,” ungkap Heru, baru-baru ini.

Baca juga : PT BSM Umumkan Tender Paket Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang Di Surabaya

Untuk infrastruktur, Heru menyebut penyediaan layanan air bersih di Jakarta yang saat ini cakupan layanannya baru 65 persen, akan terus diperluas. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PAM Jaya menar­getkan memiliki satu juta pelang­gan baru pada 2030.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menye­but, ada tiga hal yang harus diteruskan Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta untuk meningkatkan kontribusi dan mengawal perekonomian. Pertama, mengimplementasikan peran sebagai strategic advisor yang kredibel dan dapat diandalkan. Kedua, memperkuat langkah-langkah koordinasi dalam pengendalian inflasi. Dan ketiga, mendorong digitalisasi sebagai smart city yang inklusif bagi masyarakat.

Juda bilang, Jakarta memiliki dukungan infrastruktur dan literasi digital yang sangat baik. Namun begitu, ada tiga tantangan yang perlu disikapi oleh Pemprov DKI Jakarta. Yakni, mendefinisikan kembali Ja­karta pasca-kepindahan ke IKN, menjaga inflasi dan mendorong Jakarta menjadi smart city dengan dukungan infrastruktur yang memadai.

Baca juga : Airlangga Target Raup Devisa Ratusan Triliun

Juda mendorong, Kantor Per­wakilan BI DKI Jakarta aktif berkontribusi, khususnya mem­berikan masukan terkait proses bisnis dengan sistem pembayaran yang integrated, interoperable, dan interconnected (3i).

“Kami berharap, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi pengendalian inflasi, baik antar instansi di Jakarta dan Pemerintah daerah lain, terus diperkuat,” kata Juda.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut, dalam tiga tahun terakhir inflasi di Jakar­ta menunjukkan pola fluktuatif. Pada awal pandemi Covid-19, inflasi menunjukkan tren menu­run, lalu mulai meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.