RM.id Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, masih belum mengakui Joe Biden sebagai Presiden terpilih. Trump juga bersikeras akan tetap "menguasai" Gedung Putih.
Lantas, bagaimana reaksi militer AS jika Trump menolak meninggalkan Gedung Putih. Berdasarkan amandemen ke-20 soal kekuasaan Kepresidenan AS, militer wajib loyal pada presiden terpilih yang bakal dilantik pada 20 Januari 2021. Dan, pasukan militer AS, serta para pensiunan, menolak ikut campur dalam proses peralihan kekuasaan.
"Kami percaya kontrol sipil atas militer dan kami menghormati pemimpin sipil yang telah terpilih dan ditunjuk," kata George Casey, pensiunan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), yang menjabat saat transisi dari Presiden George W Bush ke Barack Obama pada 2008.
Jika pun pemilihan berlangsung kontroversial, sambung Casey, dia meyakini, kedua partai bakal lebih mementingkan negara. Dia membanding transisi pada 2008. Saat itu AS masih terlibat dalam perang.
"Dan baik presiden maupun staf bekerja keras untuk memastikan terjadi penyerahan kekuasaan yang lancar," terangnya.
Baca juga : Vaksin Moderna Bikin Rupiah Makin Perkasa
Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Mark Milley juga menegaskan, militer tidak akan berperan dalam proses peralihan tersebut. Kantor Milley merujuk pada pertanyaan tentang transisi kekuasaan dalam wawancara dengan NPR baru-baru ini.
Kata Milley, ini bukan pertama kalinya ada sengketa dalam pemilihan presiden. Dan jika ada, itu akan ditangani dengan tepat oleh Mahkamah Agung dan Kongres AS.
"Tidak ada peran militer AS dalam menentukan hasil pemilu AS. Nol. Tidak ada peran di sana," tegas Milley.
Pernyataan itu diamini eks Sekretaris Angkatan Udara Deborah Lee James. Dia setuju dengan Milley. Bahwa tidak ada peran militer aktif dalam keadaan ini. Dan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusuhan, terutama dalam tingkat lokal, maka Garda Nasional akan dikerahkan Gubernur.
"Kami jelas tidak ingin melihat kekerasan dalam hal apa saja. Saya juga yakin, ketika semua tunduk pada aturan, maka transisi akan berjalan damai," ucap James.
Baca juga : Ikuti Trump, Melania Masih Ogah Ngundang Jill Biden Ke Gedung Putih
Pertanyaan tentang loyalitas militer, tidak hanya terjadi pada Pilpres kali ini. Larry Korb, dari Center for American Progress dan mantan asisten menteri pertahanan di bawah Presiden Ronald Reagan menjelaskan, peralihan dari Presiden Richard Nixon juga sempat mengalami masalah.
Kata dia, Menteri Pertahanan AS saat itu Jim Schlesinger mengatakan kepada militer, baru boleh bertindak setelah mendapat perintah darinya. "Orang-orang mengatakan itu secara teknis ilegal, tetapi berhasil," kata Korb.
Deborah Pearlstein, profesor hukum konstitusi dan Wakil Direktur Pusat Demokrasi Konstitusional Floersheimer di Sekolah Hukum Cardozo mengatakan, jika Biden terpilih, setelah tengah hari pada 20 Januari, semuanya jadi hak presiden, untuk memutuskan langkah hukum yang akan diambil.
Kata Pearlstein, Biden bisa memakai US Marshals atau Secret Service, untuk membuat Trump mengosongkan Gedung Putih. "Jika Trump masih duduk di Oval Office, itu tergantung Biden untuk memutuskan pasukan federal mana yang akan dipilihnya untuk digunakan," kata Pearlstein.
Pearlstein menambahkan, dalam situasi itu, Secret Service kemungkinan akan menjadi organisasi pilihan. Karena sudah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mantan presiden. Dan masalah itu juga sensitif.
Baca juga : Trump Muncul Di Tempat Sampah Hingga Jadi Pemain Golf
"Jika dia menolak secara fisik untuk pergi, saya membayangkan pendukungnya juga terlibat di jalanan dan di tempat lain," katanya.
Dalam sebuah pernyataan, Secret Service mengatakan, tidak dapat mengomentari rencana terkait peralihan kekuasaan. Hal itu terkait alasan keamanan operasional.
"Secret Service tidak bisa membahas secara khusus atau secara umum cara, metode, atau sumber daya yang kami gunakan untuk menjalankan misi perlindungan kami," tandas lembaga pasukan pengawal khusus presiden dan orang-orang penting AS.[PYB]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.