BREAKING NEWS
 

UMNO Cabut Dari Koalisi Pemerintahan PM Muhyiddin

Politik Malaysia Memanas Corona Makin Mengganas

Reporter : DIANANDA RAHMASARI
Editor : MELLANI EKA MAHAYANA
Sabtu, 10 Juli 2021 05:17 WIB
Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. (Foto : AFP).

RM.id  Rakyat Merdeka - Suhu politik di Malaysia makin memanas pasca Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) menarik diri dari koalisi pendukung Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Namun demikian, Perikatan Nasional (PN), partai koalisi pendukung Pemerintah pede, posisi Muhyiddin masih kuat.

Partai pendukung utama Muhyiddin, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) mengkliam masih menguasai mayoritas parlemen meski tidak ada UMNO. Menurut Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu, Ahmad Faizal Azumi, sebagian kader UMNO masih mendukung Muhyiddin.

Faizal menjelaskan, Muhyiddin diangkat menjadi perdana menteri atas dukungan anggota parlemen, bukan partai. Dengan demikian, penarikan dukungan dari UMNO tak banyak memberi pengaruh.

Baca juga : Uji Klinis Ivermectin Di Malaysia Untuk Pasien Covid Berisiko Tinggi Dijadwalkan Kelar September

“Saat waktunya tiba di parle­men, akan terbukti bahwa Perikatan Nasional masih mendapat dukungan mayoritas dari ang­gota parlemen dan Muhyiddin masih memiliki mandat sebagai Perdana Menteri,” ujarnya, se­bagaimana dikutip Malay Mail, Kamis (8/8).

Faizal mengimbau, seluruh politikus tidak mempolitisi pandemi Covid-19 dan fokus membantu masyarakat hadapi serangan virus Corona.

Sebelumnya, Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun mengatakan, kepemimpinan PM Muhyiddin masih sah.

Baca juga : Utang Pemerintah Meningkat, Politisi Banteng: Tidak Perlu Panik

Menurut Idrus, tidak ada bukti yang menunjukkan, PM Muhyiddin tidak lagi mendapat dukungan dari mayoritas ang­gota parlemen.

“Mengacu pada pernyataan media yang dikeluarkan presiden UMNO tanggal 7 Juli, itu adalah pernyataan dari partai komponen yang membentuk pemerintahan. Berdasarkan Pasal 43 (2) (a) Konstitusi Federal, penentuan apakah (seorang pemimpin) mendapatkan kepercayaan dari mayoritas anggota parlemen. Bukan melalui pernyataan partai politik atau pemimpin partai politik manapun,” kata Idrus Harun dilansir CNA.

“Secara hukum, Perdana Menteri dan menteri Kabinet yang ada masih dapat menjalankan kekuasaan eksekutif federal,” tambahnya.

Baca juga : Menperin Turun Tangan

Pergolakan politik di Malaysia terjadi ketika pada Rabu (7/8), usai dewan tertinggi UMNO menarik dukungan terhadap Muhyiddin. Dalam pengumumannya, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mendesak Muhyiddin Yassin untuk mundur dengan hormat agar perdana menteri baru dapat diangkat un­tuk jangka waktu terbatas.

Adsense

Ia menyatakan, Muhyiddin gagal menunaikan janji kepada partainya untuk menangani pe­mulihan ekonomi dan pandemi Covid-19. Menurut Zahid, janji itulah yang membuat UMNO mau memberi dukungan politik kepada Muhyiddin saat dipilih menjadi Perdana Menteri pada Maret tahun lalu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense