Sebelumnya
Namun, pimpinan PT Pupuk Indonesia yakin bahwa peningkatan harga pupuk bukan faktor pokok lemahnya produksi beras akhir-akhir ini. Banyak faktor lain ikut mempengaruhi harga padi.
Pemerintah kita baru pada 14 Agustus 2022 mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) atas keberhasilan sistem ketahanan pangan Indonesia dalam hal swasembada beras. Penghargaan untuk sistem pertanian dan pangan yang tangguh dan swasembada beras tahun 2019-2021 melalui penerapan inovasi teknologi pertanian itu diberikan IRRI kepada Presiden Joko Widodo langsung di Istana Negara. Tiga tahun berturut-turut Indonesia memang berhasil swasembada beras tanpa impor beras sama sekali.
Baca juga : Effendy Simbolon Ngomong Apa Lagi?
Direktur Jenderal IRRI, Jean Balie, dalam sambutannya yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, memuji pemerintah Jokowi atas keberhasilan besar ini. Jokowi pada gilirannya menyampaikan penghargaan yang tinggi terutama kepada para petani yang bekerja keras selama 3 tahun untuk mencapai prestasi yang memikat perhatian organisasi IRRI. Menurut Presiden, tingkat swasembada yang tinggi merupakan langkah maju yang besar, terutama di saat meningkatnya ketegangan geopolitik internasional.
Namun, berita menggembirakan yang baru “berumur” 3,5 tahun kini seolah hendak digugurkan dengan wacana impor beras. Martabat Jokowi ibarat dipermalukan di dunia internasional karena wacana impor beras mulai ramai lagi mencuat di bumi Nusantara. Di tengah kesibukannya mempersiapkan pernikahan putranya, Kaesang, di Solo, keluar pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa pemerintah harus bersiap impor beras karena stok beras makin menipis. Di sisi lain, Pemda Jawa Timur dengan tegas menolak kedatangan beras impor mengingat stok beras di Jawa Timur dikatakan sangat cukup.
Baca juga : Ganjar Capres 2024
Impor beras terakhir dilakukan pemerintah sekitar 4 tahun yang lalu. Masalah impor beras di Indonesia, tampaknya, selalu muncul dari tahun ke tahun. Ketika itu Wakil Presiden juga yang pertama melemparkan rencana pemerintah impor beras sebanyak dua juta ton: masing-masing satu juta ton dari Vietnam dan Thailand. Ketika itu menjadi kontroversi: antara yang pro dan kontra. Menteri Pertanian ketika itu, Arman Sulaeman menentang keras impor beras dengan alasan stok beras cukup, termasuk untuk cadangan nasional. Dirut Perum Bulog Budi Waseso juga menentang. Toh, Menteri Perdagangan tetap bersikeras impor dua juta ton beras dengan alasan “untuk jaga-jaga kekurangan” dan sudah di-ACC oleh Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.