Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka -
Oleh: Prof. Dr. Tjipta Lesmana
Dosen Tamu Sesko TNI
Baca juga : Ganjar Capres 2024
Anda masih ingat ketika Anggota Komisi I DPR-RI, Effendy Simbolon, bikin “heboh” dalam sidang RDP di Komisi I ketika ia menuding TNI seperti “gerombolan” – dibarengi tabiat insubordinasi dan ketidakpatuhan yang lebih kacau dari ormas-ormas? Ada kesan terdapat pertikaian antara pimpinan TNI dan Angkatan Darat. Rapat-rapat jarang sekali mereka hadir kompak. Ada apa? Ada apa?
Buntut dari serangan keras Simbolon, terutama, terhadap Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman sungguh menegangkan. Beberapa anak-buah Kasad Ketika itu bahkan, terkesan mengancam Simbolon jika ia tidak segera mencabut pernyataannya seraya meminta maaf kepada seluruh jajaran TNI-AD.
Baca juga : Runtuh, Benteng Terakhir Penegakan Hukum Indonesia
Perang urat-syaraf antar berbagai kelompok, syukur, cepat mereda setelah sejumlah senior TNI-AD turun tangan mencoba melerai pertikaian ini yang berakhir dengan pernyataan maaf secara formal dari Pak Simbolon khususnya kepada pimpinan Angkatan Darat. Padahal baik Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa maupun Kasad Jenderal Dudung Abdurachman sama-sama mengaku antara mereka sebenarnya “tidak ada apa-apa”, bahkan mereka kerap “main HP-HP-an” sambil tersenyum.
Beberapa hari yang lalu, Effendy Simbolon kembali mengeluarkan pernyataan yang cukup mengejutkan, kalau tidak menghebohkan, yaitu: Pergantian Panglima TNI – dari Jenderal Andika Perkasa ke Laksamana Yudo Margono – akan dibarengi rotasi tiga kepala staf TNI. Tidak hanya Kepala Staf, kata politisi PDIP itu, Danjen Kopassus dan Pangkostrad juga bakal diganti.
Baca juga : Rezim Impor Beras Kembali Lagi?
Berdasarkan informasi yang didapatkannya, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Darat dan Kepala Staf Angkatan Udara bakal dirotasi. “Bisa saja rotasi sekaligus, apa salah? Kan enggak. Pergantian tiga kepala staf bisa dilakukan serempak di awal tahun depan, meskipun masa jabatan maupun masa pensiun para Kepala Staf saat ini masih lama. Koq bisa? Karena Presiden punya kewenangan mengganti kepala staf kapan saja tanpa harus melewati persetujuan DPR; berbeda dengan pergantian Panglima TNI.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
