Dewan Pers

Dark/Light Mode

Penegakan Hukum Sedang Memble 

Kamis, 22 September 2022 06:04 WIB
Prof. Tjipta Lesmana
Prof. Tjipta Lesmana

RM.id  Rakyat Merdeka -
Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Politik

Kasus pembunuhan Brigadir Polisi Joshua terjadi pada minggu pertama Juli 2022, diungkap ke publik oleh Kapolres Jakarta Selatan pada 11 Juli 2022. Sampai sekarang kasus ini masih “setengah terang setengah gelap”. Banyak misteri yang tetap saja belum terbuka, meski Presiden Jokowi sudah 4 kali memerintahkan Kapolri membuka kasus ini seterangnya, selengkapnya dan transparan dalam tempo 2 minggu. Empat kali!

Berita Terkait : Jangan Benturkan Panglima Dengan KASAD

Publik kesal, jengkel, marah dan akhirnya super apatis, nggak ada semangat lagi untuk mengikuti perkembangan kasus yang super-sadis ini. Semula seperti sandiwara. Kenapa? Terkesan sekali Irjen Pol Sambo figur yang sangat kuat, sehingga Kapolri, bahkan Presiden pun tidak berdaya menjebol benteng di sekitar kasus ini. Jokowi praktis sudah malas, sehingga tidak mau komentari kasus ini. Kepolisian, misalnya, tetap belum bisa, atau belum tergerak untuk menahan isteri Sambo, Bu Puteri, dengan alasan perikemanusiaan. Apakah pembunuhan terencana dan biadab atas diri Joshua tidak bisa dikategorikan anti-kemanusiaan? Hal itu, jelas, membuktikan perkasanya kekuasaan Sambo.

Keperkasaan Sambo juga tersirat dari begitu banyaknya upaya cover-up – dengan tujuan melakukan obstruction of justice, seperti menutupi hasil pemeriksaan dengan lie detector – kanapa publik tidak boleh tahu, bisa saja hasil pemeriksaan dengan lie-detector – nanti diotak-atik sesuai tujuan yang dikehendaki pihak tertentu. Mana prinsip keterbukaan dan transparan yang ulang-ulang diteriakkan Jokowi dan Kapolri? Hasil rekonstruksi pun terkesan banyak yang abal-abalan. Apalagi kasus judi online dengan kode group 303, tetap gelap-gulita. Tidak ada kekuasaan yang mampu menerobos dan menelanjanginya karena begitu hebatnya kekuatan di balik tindak kriminal dahsyat itu. Angka Rp 150 triliun di balik “group 303” menunjukkan dahsyatnya tindak kejahatan itu.  

Berita Terkait : Sambo, BBM & Politisi Yang Ngebet Nyapres

Publik kini pun mungkin skeptis apakah pihak Kejaksaan mampu menegakkan keadilan di balik kasus pembunuhan Joshua, walaupun Jaksa Agung sudah menyerahkan hampir 50 jaksa/penuntut umum yang hebat-hebat untuk menuntut Sambo cs. Pernyataan Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam, tempo hari tentang “penegakan hukum yang sudah jadi produk perdagangan mengiang-iang di telinga publik. Sambo dihukum mati, seumur hidup atau 20 tahun? Paling-paling 3-5 tahun!!!

Kasus dugaan perselingkuhan di sebuah pesantren kondang yang menimpa anak kyai kondang belum lama ini juga menunjukkan Indonesia sudah menjurus ke negara gagal, failed state. Ratusan anggota Polri tidak sanggup menangkap tersangka, karena massa dengan jumlah besar ikut menjaga pesantren, menghalangi polisi masuk ke dalam untuk melindungi  tersangka. Atas “upaya damai” antara pihak polri dan orangtua tersangka, tersangka akhirnya berhasil ditangkap dan langsung digiring ke penjara.   

Berita Terkait : Jangan Naikkan Harga Pertalite Rp. 10.000!

Kasus Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga masuk kategori “menampar pemerintah”. Diam-diam, Lukas Enembe menghimpun harta ratusan miliar, padahal dia memimpin daerah yang super miskin. Dari mana Lukas bisa mempunyai harta senilai Rp 560 miliar di rekeningnya? Menko Polhukam kemarin menjawab pertanyaan pers: PPATK telah membuktikan Lukas melakukan money laundering, pencucian uang. Ia beberapa kali mengirim uang dalam jumlah besar ke tempat-tempat perjudian kakap. Tempat-tempat judi kakap itu kemudian menstranfer uang dalam jumlah hampir sama ke rekening Gubernur, seolah uang itu hasil kemenangan main judinya. Suap sebesar Rp 1 miliar yang berhasil diungkap KPK hanya “pintu masuk” pat-gulipat Lukas yang begitu fantastis!
 Selanjutnya