Sebelumnya
Pemprov DKI juga memiliki 475 unit pompa stasioner dan 429 unit pompa mobile. Kapasitas pompa kini sudah meningkat 54 persen dalam sepuluh tahun terakhir, yakni dengan total kapasitas mencapai 129 meter kubik.
Kini, Pemprov DKI tengah fokus menuntaskan program 942 project, meliputi 9 polder (suatu sistem untuk menangani banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi dan pompa), 4 retensi air (waduk), dan 2 sungai.
Selain itu, melakukan peningkatan kapasitas dua sungai, yaitu Kali Besar dan Kali Ciliwung. Semua Langkah ini untuk mengendalikan banjir kawasan. Terbukti, 12 titik genangan banjir berulang pun kini telah teratasi.
Baca juga : HUT Ke-77 KAI, Bangkit Lebih Cepat Melayani Lebih Baik
Selain berfokus pada infrastruktur, Pemprov DKI juga terus berinovasi dengan teknologi Flood Control System, agar penanganan banjir ke depan semakin mengikuti prinsip evidence based policy. Flood Control System adalah pemetaan masalah banjir yang lebih akurat serta pengelolaan resiko banjir yang lebih terukur. Pemprov DKI memasang sensor di 178 titik rumah pompa dan pintu air serta CCTV.
“Dengan begitu, yang awalnya dilakukan secara manual, kini real-time. Yang awalnya terbatas, kini datanya melimpah. Sehingga, monitoring penanganan banjir lebih efektif. Petugas-petugas di lapangan dapat melakukan penanganan banjir secara lebih cepat,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan Nirwono Yoga melihat, banjir melanda Jakarta belakangan ini, terutama bagian selatan, merupakan banjir kiriman dan banjir lokal.
Baca juga : Anies Klaim Harga Pangan Di Jakarta Lebih Murah
Dijelaskannya, banjir kiriman diakibatkan luapan air sungai yang membanjiri permukiman di sekitar bantaran sungai. Sedangkan banjir lokal diakibatkan buruknya sistem saluran air, seperti yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Fatmawati dan Kemang Raya, beberapa hari lalu.
“Maka solusinya sudah jelas, yakni pembenahan sungai. Dikeruk, diperdalam, diperluas, dihijaukan dan direlokasi permukiman warga. Didukung dengan revitalisasi situ, danau, embung, waduk sebagai daerah tangkapan air dan memperluas RTH (Ruang Terbuka Hijau) baru sebagai daerah resapan air,” kata Nirwono kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti ini menilai, pembangunan sumur resapan atau drainase vertikal tidak efektif mengatasi banjir. Begitu pun program Grebek Lumpur. Program ini seharusnya dikerjakan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang musim hujan saja.
Baca juga : Jumlah Pengangguran Di DKI Merosot Tajam
Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menilai, banjir di Ibu Kota akibat penanganan banjir tidak mengalami kemajuan berarti. Dia mengkritik jika kecepatan surut menjadi target atau prestasi yang dibanggakan.
“Genangan yang tingginya hanya 50 cm selama beberapa menit sudah bisa merusak kendaraan warga,” cetus anggota Fraksi PSI ini.
Dia menuturkan, sumur resapan semestinya hanya menjadi supporting system. Bukan menjadi media utama penanggulangan banjir DKI. Sebab, media utama pengendalian banjir adalah normalisasi sungai-sungai utama. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.