RM.id Rakyat Merdeka - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyentil usulan anggaran tahun 2023 untuk mengatasi banjir, macet, dan antisipasi resesi ekonomi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang hanya sebesar Rp 2 triliun. Alokasi itu dinilai kurang memadai. Padahal, dua masalah tersebut masuk program prioritas.
Anggaran itu dinilai terlalu kecil. Sebab, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI, dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TAPD mengusulkan APBD 2023 sebesar Rp 85,57 triliun.
Dari anggaran Rp 2 triliun, untuk penanggulangan banjir dijatah sebesar Rp 1,29 triliun. Rinciannya, untuk penanganan banjir di Jakarta Pusat (Jakpus) Rp 219 miliar, Jakarta Utara (Jakut) Rp 247 miliar, Jakarta Barat (Jakbar) Rp 236 miliar, Jakarta Selatan (Jaksel) Rp 193 miliar, Jakarta Timur (Jaktim) Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.
Baca juga : DPRD DKI Nilai Anggaran Banjir Tahun 2023 Rp 1,29 T Terlalu Kecil
Lalu, anggaran penanganan kemacetan Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakpus Rp 111 miliar, Jakut Rp 130 miliar, Jakbar Rp 122 miliar, Jaksel Rp 113 miliar, dan Jaktim Rp 149 miliar.
Kemudian, untuk antisipasi resesi ekonomi Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakpus Rp 21 miliar, Jakut Rp 17 miliar, Jakbar Rp 20 miliar, Jaksel Rp 19 miliar, Jaktim Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.
Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, alokasi anggaran tersebut belum mumpuni dan perlu dilakukan rasionalisasi agar kegiatan ketiga program prioritas tersebut berjalan efektif.
Baca juga : Anggaran Gas Air Mata Polri Tembus Triliunan Rupiah
Pras mencontohkan, anggaran penanganan banjir di Jaksel yang disiapkan TAPD sebesar Rp 193 miliar. Menurut dia, angka tersebut terlalu kecil dan tidak akan cukup.
“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumah)- nya banyak sekali,” kata Pras saat rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10).
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai, postur anggaran tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Baca juga : Tuh Kan, DPR Nggak Berani Garap Bosnya
“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para Wali Kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen,” ujarnya.
Khoirudin berharap, seluruh Wali Kota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target mengatasi genangan air maksimal enam jam, melebarkan ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.