RM.id Rakyat Merdeka - Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendorong Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dievaluasi. Sebab, harga gabah mengalami kenaikan signifikan. Jika tak ada perbaikan HET, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor pangan berpotensi mengalami kerugian.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Ismail mengatakan, Komisi C mengapresiasi langkah tiga BUMD sektor pangan, yakni PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya yang dinilai mampu memetakan potensi sekaligus menyiapkan strategi antisipatif.
“Kami melihat BUMD sudah mampu melakukan pemetaan potensi dan menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas stok. Hal ini penting karena sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga,” kata Ismail, Selasa (28/4/2026).
Baca juga : Jeni Rahmadial Fitri Nyamar Jadi Dokter, Gelar Finalis Putri Indonesia Dicopot
Selain menjaga pasokan, lanjutnya, BUMD pangan juga mulai mengembangkan strategi diversifikasi usaha guna meningkatkan kinerja keuangan. “Diversifikasi penting agar BUMD tidak hanya bertumpu pada satu lini usaha, tetapi juga memperkuat performa keuangan secara keseluruhan,” ujarnya.
Komisi C juga menyoroti persoalan harga beras di tengah kenaikan harga gabah yang signifikan. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketidaksesuaian antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang terus meningkat dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
“Jika HPP lebih tinggi dari HET, tentu ini menjadi persoalan. BUMD tidak mungkin membeli gabah dengan harga tinggi lalu menjual beras di bawahnya tanpa menanggung kerugian,” jelasnya.
Baca juga : Kehormatan Terakhir Napoli Di Tepi Danau Como
Karena itu, Komisi C mendorong evaluasi kebijakan HET agar lebih realistis dan tidak membebani BUMD pangan. “Kalau harga gabah sudah naik tinggi, tidak mungkin beras dijual dengan skema yang merugikan. Berarti harus ada komponen subsidi. Makanya perlu ada peninjauan terhadap HET,” tegasnya.
Sambil menunggu kepastian penyesuaian HET, Ismail mendorong Food Station mulai menyiapkan langkah alternatif untuk menjaga kinerja keuangan. Salah satunya dengan mengoptimalkan penjualan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program tersebut akan difokuskan pada penjualan beras dalam kemasan besar, seperti 25 kilogram hingga 50 kilogram, guna menekan biaya kemasan dan distribusi di pasar tradisional.
Baca juga : GP Miami Dibayangi Badai Petir, Ferrari SF-26 Belum Teruji Di Trek Basah
Langkah ini diharapkan menjadi strategi subsidi silang agar keuangan perusahaan tetap terjaga, sekaligus menjaga daya beli masyarakat. “Program ini memiliki margin yang cukup, sehingga bisa menjadi semacam subsidi silang untuk menopang keuangan BUMD,” ucapnya.
Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Dodot Tri Widodo mengakui, pihaknya tengah menghadapi tekanan kenaikan harga gabah di tingkat petani.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.