Sebelumnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad setuju dengan penggantian gorden ini. Sebab, gorden Rumah Dinas DPR belum diganti sejak 2015. "Lihat saja tuh, gordennya sudah banyak yang nggak ada,” ucap Ketua Harian Partai Gerindra ini.
Namun, dia ogah ikut campur dalam urusan teknis, seperti besaran anggaran hingga spesifikasi barang, dalam pengadaan gorden ini. Kata dia, penggantian gorden itu urusan Setjen DPR. “Masalah spek dan lain-lain, kami nggak ikut campur ya," imbuhnya.
Baca juga : Rusunawa Juga Wajib Dilengkapi Lift Lho...
Sementara, Anggota Komisi III DPR Habiburokhman keberatan dengan anggaran Rp 48,7 miliar penggantian gorden di rumah dinas Dewan. Menurutnya, anggaran tersebut terlalu berlebihan.
Sebagai penghuni rumah dinas DPR, Habiburokhman mengaku membeli gorden secara mandiri. Kata dia, paling mahal harga gorden kualitas terbaik untuk 1 rumah tidak lebih dari Rp 50 juta. "Terus terang kami merasa terganggu dengan penganggaran tersebut," ucap Waketum Gerindra itu.
Baca juga : Wow, Jualan Sayuran Dan Sembako Di GrabMart, Titin Raih Omzet Rp 90 Juta Per Bulan
Dia khawatir, pengadaan gorden ini justru membuat wajah DPR semakin tercoreng. Atas hal itu, dia meminta Setjen DPR membatalkan tender tersebut. “Berita tersebut bisa mencemarkan nama baik kami. Hal ihwal penganggaran tersebut memang bukan kewenangan kami secara teknis, tapi kami minta sebaiknya dibatalkan saja," ucapnya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus tidak habis pikir dengan tingkah DPR ini. Menurutnya, anggaran Rp 48,7 miliar itu sangat fantastis hanya untuk sebuah gorden di rumah dinas DPR.
Baca juga : Perhutani Groundbreaking Penanaman 50,9 Juta Pohon Di Jateng
Ia memandang, pembelian gorden itu tidak mendesak. Apalagi tidak ada penjelasan masuk akal yang bisa membenarkan rencana pembelian gorden dengan total harga miliaran itu.
Dia menduga, ada kepentingan lain di balik proyek pembelian gorden itu. Modus pengadaan dengan motif proyek ini terjadi ketika anggaran dipakai tanpa tanggung jawab etis untuk kemaslahatan bangsa. "Hilangnya tanggung jawab etis membuat DPR tak punya beban untuk memakai anggaran sesuka hati seperti untuk membeli gorden yang kegunaannya sangat tak mendesak itu," ucap Lucius. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.