RM.id Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melibatkan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawal jalannya Pemilu 2024.
Pasalnya, politik identitas kerap membuat masyarakat terkotak-kotak, bahkan melahirkan gejolak di tengah perhelatan pesta demokrasi.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan, pihaknya akan melibatkan dan memberi peran strategis kepada organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pada Pemilu mendatang.
Baca juga : Asrorun Niam Tegaskan Pentingnya Pengetahuan Berumah Tangga Bagi Pemuda
Menurut dia, peran strategis organisasi tersebut, di antaranya membantu masyarakat mendapat hak pilih dan mensosialisasikan Pemilu 2024.
“Peran strategis ini, dapat membantu penyelenggara, khususnya KPU yang kerap mendapat kendala dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kadang pemilih sulit ditemui di rumah, maka organisasi keagamaan dapat mengecek apakah jamaahnya ada yang belum terdaftar dalam DPT,” ujar Khuwailid melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Selain itu, sambung dia, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan juga memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Berkaca pada gelaran Pemilu sebelumnya, jelas dia, polarisasi masyarakat memicu terjadinya konflik sosial, serta berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca juga : Kadin Gandeng KPPU Cegah Persaingan Tak Sehat Di Dunia Usaha
“Dampak dari polarisasi itu, memicu cost sosial yang sangat tinggi, hingga mengancam keutuhan bangsa. Prinsipnya, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan silakan masuk politik, tapi jangan menjadikan isu agama untuk menghasut jamaahnya,” tegas dia.
Lebih lanjut, ia menguraikan, perbedaan di negeri ini ada dalam hal kesukuan, ras, golongan, serta berkeyakinan. Menurutnya, perbedaan itu tak bisa dihindari dan tak bisa diseragamkan, karena sudah menjadi bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Perbedaan itu merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Seluruh perbedaan itu tidak boleh dipertajam, karena Indonesia lahir dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, menyatukan perbedaan dalam membangun bangsa,” tegas dia.
Baca juga : PLN Cegah Hanky Panky
Tepisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth menambahkan, Provinsi NTB memiliki potensi instabilitas politik. Namun, pihaknya belum pernah menemukan atau menerima adanya laporkan tentang polarisasi masyarakat.
“Tapi, ancaman verbal yang masih satu konstruksi denganujaran kebencian pernah ditangani Bawaslu di NTB. Salahsatunya, ketika pilkada di Sumbawa,” ungkap Umar. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.