Dewan Pers

Dark/Light Mode

Gandeng Ormas Keagamaan

Bawaslu NTB Pengen Cegah Berantem Lagi Saat Pemilu

Senin, 13 Juni 2022 07:50 WIB
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid. (Foto: Istimewa)
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan melibatkan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawal jalannya Pemilu 2024.

Pasalnya, politik identitas kerap membuat masyarakat terkotak-kotak, bahkan melahirkan gejolak di tengah perhelatan pesta demokrasi.

Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid mengatakan, pihaknya akan melibatkan dan memberi peran strategis kepada organisasi keagamaan dan kemasyarakatan pada Pemilu mendatang.

Berita Terkait : Kadin Gandeng KPPU Cegah Persaingan Tak Sehat Di Dunia Usaha

Menurut dia, peran strategis organisasi tersebut, di antaranya membantu masyarakat mendapat hak pilih dan mensosialisasikan Pemilu 2024.

“Peran strategis ini, dapat membantu penyelenggara, khususnya KPU yang kerap mendapat kendala dalam proses pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kadang pemilih sulit ditemui di rumah, maka organisasi keagamaan dapat mengecek apakah jamaahnya ada yang belum terdaftar dalam DPT,” ujar Khuwailid melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain itu, sambung dia, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan juga memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat. Berkaca pada gelaran Pemilu sebelumnya, jelas dia, polarisasi masyarakat memicu terjadinya konflik sosial, serta berpotensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Berita Terkait : PLN Cegah Hanky Panky

“Dampak dari polarisasi itu, memicu cost sosial yang sangat tinggi, hingga mengancam keutuhan bangsa. Prinsipnya, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan silakan masuk politik, tapi jangan menjadikan isu agama untuk menghasut jamaah­nya,” tegas dia.

Lebih lanjut, ia menguraikan, perbedaan di negeri ini ada dalam hal kesukuan, ras, golongan, serta berkeyakinan. Menurutnya, perbedaan itu tak bisa dihindari dan tak bisa diseragamkan, karena sudah menjadi bagian dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Perbedaan itu merupakan kekayaan budaya bangsa kita. Seluruh perbedaan itu tidak boleh dipertajam, karena Indonesia lahir dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, menyatukan perbedaan dalam membangun bangsa,” tegas dia.

Berita Terkait : Gandeng BPKP, Bank Mandiri Layani Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Digital

Tepisah, Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Umar Achmad Seth menambahkan, Provinsi NTB memiliki potensi instabilitas politik. Namun, pihaknya belum pernah menemukan atau menerima adanya laporkan tentang polarisasi masyarakat.

“Tapi, ancaman verbal yang masih satu konstruksi denganujaran kebencian pernah ditangani Bawaslu di NTB. Salahsatunya, ketika pilkada di Sumbawa,” ungkap Umar. ■