Lembaga survei Indikator Politik Indonesia menyebut, lebih dari 75 persen publik puas atas kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rilis hasil survei tersebut disampaikan melalui webinar bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek”. Hasil survei tersebut berdasarkan wawancara terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia pada 7 hingga 12 April 2022.
Hasil survei itu sebetulnya tidak menganggetkan. Karena, seperti yang kita ketahui bersama, Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim banyak melakukan terobosan dan berani melakukan inovasi-inovasi kebijakan, terutama ketika bangsa ini menghadapi pandemi Covid-19.
Tanpa terobosan dan inovasi di bidang pendidikan di masa pandemi, nampaknya generasi bangsa ini akan semakin tertinggal. Berdasarkan hasil riset Kemendikbudristek, kemajuan belajar siswa selama 1 tahun untuk jenjang kelas 1 SD adalah 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Namun, setelah pandemi, siswa mengalami learning loss setara dengan 6 bulan dan 5 bulan belajar masing-masing untuk literasi dan numerasi.
Kebijakan Inovatif Disukai Publik
Baca juga : Resmikan Kantor Wilayah Sumbagsel, OJK Perluas Pengawasan Industri Jasa Keuangan
Untuk mengatasi learning loss tersebut, Kemendikbudristek terus mendorong dan menggenjot terselenggaranya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas. Tentu saja dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan strategi yang baik agar pengendalian pandemi Covid-19 di sekolah tetap terjaga dengan baik.
Dalam kunjungan kerja ke Bali pada Oktober tahun lalu, Nadiem mendorong adanya akselerasi pembelajaran tatap muka terbatas, terutama di Bali, yang menurutnya merupakan salah satu provinsi yang capaian vaksinasinya cukup tinggi.
Akselerasi PTM terbatas menjadi harapan besar Nadiem. Karena Nadiem merasa tesentuh dengan kondisi anak-anak, terutama para siswa SD, siswa TK, dan siswa PAUD yang selama ini mengalami begitu banyak ketinggalan dalam pembelajaran, dan ia tidak menginginkan hal tersebut berdampak permanen pada mereka. Nadiem pun berharap, akselerasi PTM terbatas menjadi urgensi dari semua instansi pemerintahan.
Terobosan-terobosan kebijakan di masa pandemi yang dikeluarkan Kemendikbudristek pelan-pelan membuahkan hasil. Jika dilihat dalam survei yang dilakukan Indikator Politik, publik merasakan betul manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebu.
Baca juga : Shopee Java In Paris Sukses Dilirik Ribuan Warga & Turis Prancis
Program yang sangat bermanfaat menurut publik ialah PTM dengan 42,8 persen, KIP Kuliah Merdeka 42 persen, bantuan kuota data internet 40,6 persen, BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel penggunaannya 40 persen, dan Peraturan Menteri (Permen) Pencegahan serta Penanganan Kekerasan Seksual 33,2 persen.
Selain itu, ada juga beberapa kebijakan yang dinilai cukup bermanfaat di mata publik yaitu bantuan untuk pelaku budaya 66,1 persen, guru penggerak 65,4 persen, matching fund vokasi 64,9 persen, Sekolah Penggerak 64,7 persen, dan platform Merdeka Mengajar 63,9 persen.
Sementara, menurut survei tersebut, ada lima program yang kurang bermanfaat yaitu PPDB dengan membuka hingga maksimal 30 persen, kuota untuk jalur prestasi sebanyak 18,8 persen, asesmen nasional 14,4 persen, SKB Tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di lingkungan sekolah 12,7 persen, penolakan penggunaan bahasa Melayu Malaysia 7,9 persen, dan hak belajar tiga semester di luar kampus 7,1 persen.
Jika kita liat secara seksama, umumnya publik menyukai kebijakan inovatif dan adaptif dengan situasi yang ada. Khususnya kebermanfaatan langsung terasa. Sebagai contoh, PTM terbatas, bantuan kuota data internet dan BOS yang langsung ditransfer ke rekening sekolah dan semakin fleksibel penggunaannya adalah tiga kebijakan yang paling disukai publik terutama di masa pandemi Covid-19.
Baca juga : Dubes Djauhari Bicara Isu Pemulihan Global Pasca Pandemi
Respons cepat, peka terhadap situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat di masa pandemi, terutama peserta didik yan sangat terdampak adalah hal yang patut diapresiasi dari beberapa program Kemendikbudristek dalam dua tahun terakhir. Tentu hasil survei tadi tidak lantas harus membuat Kemendikbudristek puas dan malah terlena. Karena, sesuai perintah UUD 1945 bahwa salah satu tujuan negara terdapat pada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, selama republik ini tegak berdiri, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan segala upaya dan inovasinya adalah tugas mulia dan abadi.
“...Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” (UUD 1945).■
Penulis: Deputi Program International Centre for Islam and Pluralism (ICIP)
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.